JCCNetwork.id- Korea Utara mengkritisi Amerika Serikat atas upaya membangun mekanisme baru untuk memantau penegakan sanksi terkait program nuklir negara tersebut. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui kantor berita resmi Korut KCNA, Wakil Menteri Urusan AS di Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Kim Un-chol, mengingatkan tentang potensi “tindakan praktis yang kuat” yang akan diambil oleh negaranya.
“Setiap kali AS membuat resolusi sanksi baru di arena PBB, hal itu memicu uji coba nuklir DPRK (Korea Utara) yang lebih kuat dan lebih maju,” kata Wakil Menteri Urusan AS, Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Kim Un-chol, melalui pernyataannya yang ditayangkan kantor berita Korut KCNA, Kamis (25/4/2024).
Kim Un-chol menegaskan bahwa setiap kali AS menciptakan resolusi sanksi baru di PBB, tindakan tersebut sering kali diikuti oleh uji coba nuklir Korea Utara yang lebih maju dan kuat. Ancaman tersebut muncul menyusul janji AS untuk bekerja sama dengan Korea Selatan dan negara-negara lain dalam menciptakan alternatif terhadap sanksi yang akan segera berakhir pada akhir April, setelah veto Rusia untuk memperpanjang sanksi tersebut bulan lalu.
Ia menyatakan bahwa Korea Utara akan memanfaatkan peluang baru untuk melakukan penyesuaian kekuatan jika AS menerapkan sanksi baru terhadap negaranya. Kim Un-chol bahkan menjanjikan “tindakan praktis yang lebih kuat” untuk meningkatkan kekuatan militer negaranya dalam skenario tersebut.
Dalam konteks ini, kunjungan Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, ke Zona Demiliterisasi (DMZ) pada awal April menimbulkan kekhawatiran. Greenfield mengindikasikan bahwa Washington sedang mempertimbangkan opsi-opsi di luar kebiasaan, termasuk kemungkinan sanksi baru terhadap Korea Utara, yang telah dibahas bahkan di luar forum PBB.
Pernyataan terbaru Kim Un-chol merupakan pernyataan pertama yang dikeluarkan oleh pejabat Korea Utara yang membidangi urusan AS sejak Desember 2019. Hal ini menandakan ketegangan yang meningkat antara dua negara tersebut, yang telah lama berada dalam konflik terkait program nuklir Korea Utara.
