JCCNetwork.id- Presiden Joko Widodo memimpin rapat internal bersama kabinetnya di Istana Kepresidenan, Jakarta. Fokus pembahasan utama adalah terkait pajak hiburan, khususnya dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
“Jadi kalau periode lalu dengan UU 28 tarif hiburan itu paling tinggi 35%. Nah sekarang UU HKPD tarif hiburan itu 10%, hanya khusus untuk jasa hiburan yang terkait diskotek, karaoke, kelab malam, dan juga spa dikenakan tarif 40-75%,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (19/1/2024).
Airlangga menyoroti Pasal 101 UU HKPD sebagai ruang kebijakan yang memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif fiskal guna mendukung investasi, seperti pengurangan keringanan pembebasan dan penghapusan pokok pajak serta retribusi.
“Oleh karena itu pemerintah akan keluarkan surat edaran terkait dengan pasal 101 ini dalam surat edaran yang akan disiapkan Menkeu, edaran bersama menkeu dan Mendagri,” kata Airlangga.
“Surat edaran bersama Menkeu dan Mendagri akan lebih menjelaskan hal ini karena di dalam UU sifatnya diskresi sehingga tentu kita tidak ingin ada moral hazard maka dipayungi aturan,” sambungnya.
Ia menekankan bahwa surat edaran ini akan menjelaskan lebih rinci, mengingat sifat diskresi dalam UU tersebut.
Airlangga menyebutkan adanya rencana pemberian insentif PPH badan sebesar 10% untuk sektor pariwisata yang baru pulih.
“Lebih kepada seluruh sektornya dan dipertimbangkan untuk dikaji, bapak presiden yang minta, untuk diberikan insentif PPh badan 10%. Namun belum diputus, teknisnya masih kami pelajari, masih diberi waktu untuk rumuskan usulan insentif tersebut,” ungkapnya.
Meski belum diputuskan secara teknis, hal ini menjadi perhatian khusus dalam mendukung pemulihan sektor pariwisata secara menyeluruh.
