JCCNetwork.id – Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD, berkomitmen untuk mengembalikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke versi sebelum direvisi.
Pernyataan ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam acara Bedah Gagasan dan Visi Calon Pemimpin Bangsa di Gedung Baruga Andi Pangeran Pettarani, Universitas Hasanuddin, Makassar.
Mahfud MD menekankan bahwa meskipun kepercayaan publik terhadap KPK saat ini agak kurang, lembaga tersebut masih sangat diperlukan. Ia menyatakan pentingnya mengembalikan undang-undang tersebut untuk memulihkan kepercayaan publik, terutama setelah Ketua KPK, Firli Bahuri, ditetapkan sebagai tersangka.
“Tapi menurut saya, KPK masih diperlukan karena dulu pernah berjaya dengan undang-undang yang dulu,” kata Mahfud, Sabtu (13/1/2023).
Mahfud menegaskan penting sekali mengembalikan undang-undang tersebut agar kepercayaan publik kepada komisi antirasuah itu kembali pulih pasca ditetapkan tersangka Ketua KPK Firli Bahuri.
“Saya terus terang undang-undangnya dikembalikan saja ke yang dulu. Itu yang penting,” ungkap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Mahfud menekankan mereka menjadikan pengembalian UU KPK ke versi sebelum direvisi sebagai agenda utama dalam pemerintahan mereka jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.
Hal ini sebagai bentuk keprihatinan atas eksistensi KPK yang meredup pasca-revisi undang-undang, Mahfud MD menegaskan perlunya perbaikan ke depan dengan mengubah undang-undang KPK kembali ke versi lama melalui proses seleksi yang objektif dan minim melibatkan DPR.
“Menurut saya, ke depan diperbaiki. Saya setuju ini diperbaiki. Agenda kita pertama nanti ubah UU KPK kembalikan ke yang lama dengan proses seleksi yang tidak usah terlalu banyak melibatkan DPR. Objektif saja,” pungkasnya.
