JCCNetwork.id- Kontroversi seputar wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas setelah koalisi masyarakat sipil yang menamakan diri Petisi 100 mendatangi Menkopolhukam Mahfud MD. Dalam pertemuan di Kantor Kemenko Polhukam pada 9 Januari 2024, mereka meminta Mahfud memakzulkan Jokowi sebelum Pemilu 2024.
Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 98 (JAR’98), Willy Prakarsa, menyatakan bahwa pemikiran pemakzulan Jokowi adalah “koplak” atau aneh. Menurutnya, pemakzulan presiden tidak semudah yang diinginkan oleh para pengusulnya, karena sangat tak memenuhi syarat sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Kenapa Pak Jokowi malah ingin dimakzulkan? Ngeri cara berpikir koplak seperti itu,” tulis Willy Prakarsa dikutip dari akun medsosnya, Sabtu (13/1/2024).
Willy Prakarsa menekankan bahwa menyampaikan pendapat, kritik, dan mimpi politik adalah hal yang sah dalam negara demokrasi. Namun, menggunakan narasi pemakzulan presiden di tahun politik dianggap kontradiktif dengan situasi saat ini, mengingat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi terus meningkat menjelang akhir jabatannya.
“Namanya politik, sebuah permainan menang kalah hal biasa. Malah Jokowi yang sukses dimusuhin,” ujar Willy Prakarsa.
Di samping itu Willy Prakarsa meyakini bahwa pasangan calon nomor 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, memiliki peluang besar untuk menang dalam satu putaran pada Pilpres 2024. Pasalnya, dukungan masyarakat terhadap pasangan ini telah mendekati angka 50 persen.
“Rakyat Indonesia pastinya serempak dukung Prabowo-Gibran, insyaAllah satu putaran,” tutup aktivisi senior 98 tersebut.
