JCCNetwork.id- Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengemukakan pandangannya terhadap perlindungan petani dan ekosistem tembakau dalam kunjungannya ke pabrik rokok di Bantul, Yogyakarta, pada Selasa (19/12/2023).
Pada kesempatan ini, Ganjar menekankan pentingnya kebijakan yang proporsional antara aspek kesehatan dan keberlanjutan industri serta pertanian.
Menurut Ganjar, permasalahan terkait tembakau dan industri tembakau tidak dapat dipahami hanya dari satu perspektif, khususnya kampanye kesehatan. Ia melihat bahwa produksi petani tembakau menurun sementara permintaan terus meningkat, mengakibatkan impor tembakau yang tidak diinginkan.
“Di hulu, kini produksi petani tembakau sudah semakin turun, sedangkan permintaan semakin besar. Untuk itu, kita malah impor tembakau,” ungkap Ganjar, Selasa (19/12/2023).
Ganjar juga menyoroti konvensi pengendalian tembakau global yang dikomandoi oleh WHO, Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Meskipun konvensi tersebut telah diterapkan secara global, masih ada negara yang belum meratifikasinya.
Ganjar merasa bahwa kampanye global tersebut telah berdampak besar pada industri tembakau di Indonesia, yang sebenarnya memiliki tembakau berkualitas tinggi yang layak mendapatkan perlindungan.
“Kita punya tembakau kualitas tinggi yang harganya jutaan, dari Temanggung dan daerah lain. Ini juga harus mendapatkan perlindungan,” ungkap Ganjar.
Namun, Ganjar tidak menolak kebijakan tarif cukai sebagai alat untuk mengendalikan prevalensi perokok dari sudut kesehatan. Ia menekankan bahwa penyesuaian besaran tarif perlu dilakukan tanpa menimbulkan maraknya rokok ilegal.
“Toh sejauh ini cukai naik, industri tetap baik. Namun, hanya perlu koreksi besaran tarifnya, tidak malah menimbulkan rokok ilegal yang marak,” ujarnya.
Ganjar, yang berpasangan dengan Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres nomor urut 3, dengan tegas menyatakan keberpihakannya kepada petani tembakau. Ia berkomitmen untuk meninjau kebijakan yang dapat berdampak besar terhadap para petani, dengan menghindari kebijakan yang bersifat ekstrem.
“Nanti kita tinjau kebijakan yang bisa berimbas besar terhadap petani, tidak boleh ekstrem,” ucap Ganjar.
