JCCNetwork.id- Subindikator kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam indeks hak asasi manusia (HAM) mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Demikian sesuai dari laporan Lembaga SETARA Institute bersama INFID.
Bahkan selama 5 tahun terakhir tidak pernah mencapai angka dua. Pada akhir periode pertama pemerintahan Jokowi, angka tersebut mencapai 1,9, dan selalu mengalami penurunan terus-menerus.
“Angka itu selalu turun terus-menerus,” kata peneliti SETARA Institute Sayyidatul Insiyah di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (10/12/2023), dikutip.
Insiyah juga mengatakan bahwa angka kebebasan berekspresi dan berpendapat selama 5 tahun terakhir tidak pernah mencapai angka dua. Sebelumnya, pada tahun 2019 (1,9), 2020 (1,7), 2021 (1,6), 2022 (1,5), dan 1,3 pada indeks HAM 2023.
“Seolah-olah demokrasi, padahal sebenarnya di dalamnya juga melakukan pemberangusan. Misalnya, berdasarkan data AJI (Aliansi Jurnalis Independen) mulai 2006 hingga 2023, kriminalisasi terhadap jurnalis atau kebebasan pers itu paling banyak ditemukan pada era pemerintahan Jokowi,” katanya.
Insiyah menyoroti faktor penyebab rendahnya angka kebebasan berekspresi dan berpendapat, salah satunya adalah kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan haknya. Dia juga menekankan pembatalan diskusi yang seringkali dilakukan secara sepihak oleh pihak kampus atau rektorat.
“Kita tahu bahwa beberapa diskusi-diskusi yang diadakan oleh masyarakat atau teman-teman mahasiswa di lingkungan kampus kemudian dibatalkan secara sepihak oleh pihak kampus atau rektorat,” ujarnya.
Indeks HAM SETARA bersama INFID menggunakan studi pengukuran dengan basis utama pada disiplin HAM. Penilaian ini menempatkan negara sebagai pemangku kewajiban dan warga negara sebagai pemegang HAM. Data diolah dari laporan kinerja lembaga negara, laporan organisasi masyarakat sipil, riset lembaga penelitian, data pemantauan SETARA Institute, dan referensi media terpilih.
Penilaian ini menggunakan skala Likert dengan rentang 1—7, di mana nilai 1 mencerminkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM paling buruk, sementara nilai 7 menunjukkan komitmen pemenuhan HAM paling baik. Penilaian tersebut didasarkan pada triangulasi sumber dan penilaian profesional sebagai instrumen justifikasi temuan studi.
