JCCNetwork.id- Netralitas aparat desa dalam Pemilu 2024 disorot. Aksi dukung mendukung aparat desa menjelang Pemilu 2024 menambah sengakrut pelaksanaan pemilu. Di sisi lain, mobilisasi oleh para capres-cawapres menambah peliknya soal netralitas aparat desa.
Peneliti senior Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Rahmat Saputra mengatakan aksi dukung mendukung perangkat desa dalam Pemilu 2024 merupakan tindakan yang melanggar sejumlah ketentuan. “Sebagai representasi negara, perangkat desa harus imparsial dalam kontestasi ini. Netralitas tak bisa ditawar-tawar,” ucap Rahmat di Yogyakarta, Jumat (24/11/2023).
Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini menyebutkan sejumlah aturan yang dilanggar bila perangkat desa terlibat dalam politik praktis seperti Pasal 280 ayat (2) UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur larangan mengikutsertakan ASN, kepala desa, perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa terlibat dalam politik praktis. “UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No 53 Tahun 2010 tentang Disipilin Pegawai Negeri juga menguatkan tentang larangan pelibatan perangkat desa,” cetus Rahmat.
Dia juga meminta capres-cawapres untuk tidak memobilisasi dukungan dari kepala daesa dan perangkat desa dalam Pilpres. Menurut dia, di saat perangkat desa tidak netral maka risikonya pelayanan publik akan terganggu. “Mengapa perangkat desa harus netral, karena mereka mengemban tugas pelayanan kepada publik. Pelayanan publik harus jalan terus, tidak terganggu agenda politik praktis,” tambah Rahmat.
Rahmat meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindak tegas kepada pasangan capres/cawapres yang melakukan mobilisasi dukungn dari kepala desa dan perangkat desa. “Bawaslu harus tegas dan alarmnya aktif untuk mengawasi pasangan capres dan timnya saat memobilisasi dukungan,” ingat Rahmat
Di samping itu, Rahmat juga meminta Kemendagri, Kemterian Desa, dan Kementerian PAN RB untuk memastikan perangkat desa untuk tidak terlibat aktif, langsung, maupun tak langsung dalam pemilu 2024. “Pemerintah harus memastikan pengawasan dan penegakan disipilin kepada siapa saja yang aktif, langsung maupun tak langsung dalam pemilu ini,” tandas kandidat doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran ini.
