“Dari beberapa kesalahan yang paling fatal dilakukan oleh SC ada satu kesalahan yang paling miris dan lucu sekali dari SC. Dimana mereka menerima berkas salah satu calon ketua umum Kohati PB yang dimana dia tidak pernah menjabat sebagai ketua umum Kohati komisariat, cabang maupun badko dan calon ketua umum Kohati PB yang hanya pernah menjadi ketua umum kohati komisariat dan lansung melaju ke kohati badko,” sambung Zahra.
Disamping itu, ia juga mengkritik Ketua Umum Kohati PB HMI, Umiroh Fauziah yang dianggap menutup mata dan tidak mendiskualifikasi calon tersebut padahal ia mengetahuinya.
“Umiroh Fauziah selaku ketua umum Kohati PB telah mengetahui hal tersebut, namun dia hanya diam seribu bahasa dan tidak berani untuk mendiskualifikasikan calon ketua umum Kohati PB tersebut. Karena dibalik diamnya seorang Umiroh Fauziah dan SC ada misi yang mereka ingin jalankan walaupun melanggar peraturan dalam lembaga Kohati PB HMI,” pungkasnya.
Berikut poin pelanggaran yang di lakukan oleh Steerring Committee Kohati PB HMI yakni:
1. Steerring Committee telah mengubah persyaratan calon ketua umum Kohati PB HMI secara tertutup. Diketahui bahwa persyaratan calon kandidat ketua umum Kohati PB ternyata diubah beberpa kali dan itu dilakukan karena ada beberapa kandidat yang tidak memenuhi persyaratan diawal.
2. Steerring Committe telah mengistimewahkan salah satu calon ketua umum Kohati PB dengan menerima berkasnya walaupun sudah melewati batas waktu pengembalian Formulir.
Ada salah satu kandidat yang bahkan menyerahkam berkas melewati timeline, di flayer yang di bagikan oleh SC tertera timeline pengembalian berkas pada 31 Oktober 2023, pukul 23.59 WIB.
Kemudian disusul dengan salah satu SC yang mengirim pesan ke group WA Bacalon kandidat ketua umum Kohati PB bahwa batas pengembalian berkas sesuai dengan timeline dan tidak ada penambahan waktu. Tetapi pada kenyataannya ada calon kandidat yang bahkan mengembalikan berkas melewati timeline itu.
3. Steerring Committee tidak terbuka mengenai berkas-berkas calon ketua umum Kohati PB. Padahal yang kita tau, bahwa ada beberpa calon ketua umum Kohati PB HMI yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh SC.
4. Steerring Committee telah membedakan calon ketua umum Kohati PB dan mempermasalahkan salah satu calon ketua umum Kohati dengan yang bukan dari pihak mereka dengan persyaratan yang bahkan tidak tertulis dalam PDK maupun persyaratan yang ditetapkan oleh SC.
5. Steerring Committee dengan sengaja dan secara sadar melewati salah satu timeline yakni seharusnya pelaksanaan pengujian calon kandidat ketua umum kohati yaitu melalui test and proper test yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 04-05 November 2023.
Akan tetapi, justru tidak dilaksanakan dengan alasan bahwa menunggu kepulangan Umiroh Fauziah selaku ketua umum Kohati PB kembali ke tanah air. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Umiroh tidak mempercayai kinerja SC Munaskoh.
6. Pengambilan formulir calon kandidat Ketua Umum Kohati yang sebenarnya tidak bisa diwakilkan, namun Steerring Committee memperbolehkan kandidat dari pihak mereka untuk dapat mengambil formulir dengan diwakili, padahal kandidat lain tidak diperbolehkan. Ingat, Martabak spesial saja masih dikacangin loh!
