JCCNetwork.id– Ketua Dewan Nasional Setara Institut, Hendardi menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) nampaknya mulai khawatir meninggalkan kebijakan yang kurang signifikan di berbagai sektor, sehingga sibuk mengurus penggantinya di kursi kepresidenan. Hal tersebut nampak dari keputusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan salah satu gugatan batas usia cawapres.
“Tidak ada presiden yang sesibuk Jokowi dalam mempersiapkan penggantinya kecuali Jokowi. Hal ini terjadi bukan hanya karena nafsu tapi upaya menjaga warisan kebijakan yang buruk di banyak sektor,” kata Hendardi, dalam keterangan persnya, Senin (16/10/2023).
Hendardi menyebut bahwa, dengan dikabulkannya permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi bahwa batas usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah oleh MK, maka ini merupakan suatu bentuk perintah penguasa.
“Inkonsistensi MK dalam menegakkan Konstitusi RI, MK menjalankan positive legislator, MK juga sesuka hati menafsir ketentuan open legal policy sesuai selera penguasa,” tegas Hendardi.
Kata Hendardi, MK mengklaim sebagai ‘the sole interpreter of the constitution’ atau satu-satunya lembaga penafsir konstitusi. Namun faktanya berbanding terbalik lantaran memimpin penyimpangan kehidupan berkonstitusi.
Hendardi juga menyebut apabila Gibran Rakabuming Raka berhasil masuk kontes Pilpres 2024, maka putusan MK memang ditujukan untuk mempermudah dan meneguhkan dinasti Jokowi dalam perpolitikan Indonesia.
“Jika dahulu otoritarianisme diperagakan secara langsung, maka saat ini otoritarianisme dipermak melalui badan peradilan menjadi seolah-seolah demokratis padahal yang dituju adalah kehendak berkuasa dengan segala cara,” pungkasnya.
