JCCNetwork.id- Isu Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun masih menjadi sorotan di media Isu terkait Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun terus menjadi sorotan dengan berbagai peristiwa terkaitnya
Setelah diperiksa oleh Bareskrim, kini giliran PPATK mengkaji rekening yang dimiliki pentolan Al Zaytun, Panji Gumilang.
Tujuan pengecekan ini adalah untuk menganalisis apakah ada tindakan pencucian uang dalam rekening tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Panji diketahui memiliki 256 rekening dengan enam nama yang berbeda, seperti Abu Toto, Panji Gumilang, Abdussalam, dan lain-lain.
Informasi tersebut dibenarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
“Ya memang, 256 rekening atas nama Abu Toto, Panji Gumilang, Abdussalam. Nama dia itu enam, ada Abu Toto, Panji Gumilang, Abdussalam, pokoknya enam lah,” kata Mahfud di Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Sementara itu, Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) dikabarkan akan kembali turun ke jalan dan mendesak Bareskrim Polri segera memenjarakan Panji Gumilang.
“Bila Panji Gumilang tidak dipenjara jelas menjadi potensi umat Islam turun kembali di berbagai daerah,” tegas Wasekjen PA 212, Novel Bamukmin dikutip.
Namun, berbeda dengan Koalisi Masyarakat Sipil justru mendesak Bareskrim Polri menghentikan penyidikan terhadap Panji Gumilang terkait dugaan penistaan agama. Pasalnya hal itu dianggap melanggar hak asasi manusia yang sangat serius.
“Polisi harus menghentikan kriminalisasi terhadap Panji Gumilang. Ini pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, karena terus berulang merampas hak dan kebebasan beragama yang dijamin konstitusi,” ujar
Ketua YLBHI Muhammad Isnur dalam keterangannya dikutip.
Sedangkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, menyadari banyak desakan masyarakat agar pemerintah membubarkan dan menutup Pesantren Al Zaytun. Namun, ada pertimbangan yang harus dipikirkann lantaran pesantren ini memiliki santri yang cukup banyak.
Sehingga, ada opsi alternatif jika Pondok Pesantren Al Zaytun nantinya tak dibubarkan, melainkan akan dibina dengan baik oleh pemerintah.
“Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan, tapi dibangun, dibina dengan baik,” kata Ma’ruf di Soehana Hall.
