JCCNetwork.id- Penyelidikan kasus dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proyek pembangunan gedung Pesparawi Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2023 telah naik ke tahap penyidikan. Diduga kuat bahwa proyek yang menggunakan APBD itu berbalut praktik mark up.
“Pada awal tahun 2023, Kejaksaan Negeri Tual melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik mark up dalam proyek pembangunan gedung Pesparawi Kabupaten Maluku Tenggara,” tegas Kepala Kejaksaan Negeri Tual, Sigit Waseso, melalui Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Tual, Rendra Taqwa Agusto, seperti yang dilaporkan oleh Tualnews.com pada Sabtu (16/6/2023).
Rendra mengungkapkan bahwa dalam penyidikan kasus ini, belasan orang telah dimintai keterangan sebagai saksi, termasuk Kepala Dinas PUPR, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan perencanaan, pengawasan, dan kontraktor pelaksana pekerjaan di Kabupaten Maluku Tenggara.
Tim Jaksa dari Kejaksaan Negeri Tual, lanjutnya juga sedang menunggu hasil perhitungan ahli untuk menentukan indikasi kerugian keuangan negara yang timbul akibat dugaan praktik mark up pada proyek pembangunan gedung Pesparawi Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2020 dan 2021.
”Kami saat ini menunggu perhitungan Ahli, yang sudah menghitung kekeuatan fisik gedung Pesparawi KabupatenMalra,” ujarnya.
Rendra menambahkan, proyek pembangunan gedung Pesparawi di Jalan Debut Langgur diketahui telah menghabiskan anggaran sebesar Rp6 miliar lebih yang berasal dari APBD Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2020 dan 2021.
“Rincian anggarannya, pembangunan gedung Pesparawi tahap I pada tahun 2020 menghabiskan anggaran sebesar Rp2.502.156.000, kemudian pembangunan gedung Pesparawi tahap II pada tahun anggaran 2021 menggunakan anggaran daerah sebesar Rp3.781.306.000,” ungkapnya.
