JCCNetwork.id – Pemerhati politik dan kebijakan publik Yerry Tawalujan menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya menjadi sinyal adanya persoalan serius terkait loyalitas di lingkaran pemerintahan. Ia menduga masih terdapat sejumlah pejabat dan orang-orang di sekitar Istana yang memiliki loyalitas ganda sehingga berpotensi mengganggu konsolidasi pemerintahan Prabowo.
Atas kondisi tersebut, Yerry mendorong Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinet maupun lembaga strategis yang berada di lingkungan Istana. Menurutnya, langkah pembersihan tidak boleh berhenti pada pergantian pimpinan Kantor Staf Presiden (KSP), tetapi harus menyentuh struktur internal hingga staf khusus dan utusan khusus Presiden yang terindikasi memiliki loyalitas ganda.
“Saya sangat percaya dan tidak akan terkejut kalau dalam waktu dekat ada bersih-bersih total di kabinet. Mudah-mudahan minimal 30 sampai 40 persen kabinet dirombak. Bukan cuma kabinet, lembaga-lembaga yang dekat dengan Istana, terutama ring satu Istana, juga harus disterilkan kembali,” ujar Yerry, dalam Podcast JCCNetwork, dikutip Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, pembenahan juga perlu dilakukan terhadap jajaran internal KSP setelah pergantian pimpinan. Termasuk mengevaluasi staf khusus dan utusan khusus Presiden agar seluruh unsur yang berada di sekitar kepala negara benar-benar memiliki komitmen dan loyalitas terhadap pemerintahan.
Yerry bahkan mengingatkan Prabowo agar tidak terlalu mudah mempercayai orang-orang di sekelilingnya. Menurut dia, dalam situasi politik dan keamanan yang dinilainya sedang penuh tekanan, prinsip kehati-hatian perlu menjadi pegangan utama Presiden dalam menentukan siapa saja yang layak mendapatkan kepercayaan.
“Trust no one. Jangan percaya siapa pun begitu saja. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun harus ditelusuri lagi. Presiden harus memastikan siapa yang benar-benar loyal dan siapa yang justru memiliki kepentingan lain,” tegasnya.
Meski demikian, Yerry memahami karakter Prabowo yang selama ini dikenal berupaya merangkul berbagai kelompok, bersikap akomodatif, serta memberikan kesempatan kepada banyak pihak untuk berada dalam pemerintahan.
Ia menilai keberadaan menteri dari partai-partai pendukung dan koalisi tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan politik serta memastikan keberlangsungan pemerintahan. Namun, sikap merangkul tersebut, menurutnya, tidak boleh mengabaikan persoalan integritas dan loyalitas pejabat yang berada di lingkaran kekuasaan.
“Kita tahu Pak Prabowo ingin merangkul semua orang, akomodatif dan pemaaf. Menteri-menteri dari partai pendukung dan koalisi tetap sangat diperlukan untuk mendukung pemerintahan ke depan. Tetapi untuk orang-orang yang berada di lingkaran dekat Istana, loyalitas dan integritasnya harus benar-benar diperiksa,” ungkapnya.
Yerry juga menggambarkan situasi yang dihadapi pemerintahan Prabowo saat ini sebagai kondisi yang membutuhkan kewaspadaan tinggi. Ia menyebut pemerintah sedang berada dalam situasi yang menurut pandangannya menyerupai zona perang, terutama dalam menghadapi jaringan dan kelompok yang diduga terlibat dalam praktik penyelundupan.
