JCCNetwork.id- Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) bersama Imparsial, Setara Institute, Elsam, PBHI, dan Koalisi Masyarakat Sipil lainnya terus memberikan respons dan menolak wacana revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Kali ini, mereka akan menggelar kegiatan diskusi publik dengan tema menarik, “Revisi UU TNI: Mengembalikan Dwifungsi, Melanggar Konstitusi dan Mengkhianati Reformasi,” pada Kamis, 8 Juni 2023, di Ruang KHD Fishipol UNY.
Kegiatan ini diadakan sebagai respons terhadap wacana revisi UU TNI yang dianggap memiliki potensi untuk mengembalikan konsep dwifungsi dan bertentangan dengan konstitusi.
Beberapa narasumber terkemuka akan hadir dalam diskusi tersebut, antara lain Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, Halili Hasan Direktur Setara Institute, Gufron Mabruri, Direktur Imparsial
Dian Andriasari, Dosen FH UNISBA & PBHI Yogyakarta.
Para narasumber tersebut merupakan ahli dan advokat yang terkenal dalam bidang hak asasi manusia, demokrasi, dan studi hukum. Mereka akan membahas dampak dan implikasi yang mungkin terjadi akibat revisi UU TNI, dengan fokus pada pemulihan konsep dwifungsi yang memberikan peran militer baik dalam pertahanan maupun di luar pertahanan negara.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat umum dan akademisi mengenai potensi risiko revisi undang-undang tersebut serta implikasinya terhadap proses reformasi demokrasi di Indonesia.
Diskusi ini juga menjadi platform untuk berdialog dan berdiskusi mengenai pentingnya menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia di negara ini.
