JCCNetwork.id- Denny Indrayana, pakar hukum tata negara, mengirim surat kepada Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri. Surat yang dikirim pada tanggal 2 Juni 2023 tersebut semacam adanya alarm adanya gerakan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi masih menjadi perhatian serius bagi sekelompok orang. Ia mengingatkan bahwa hal ini merupakan sebuah ancaman yang berpotensi menjatuhkan bukan hanya Jokowi, tetapi juga seluruh bangsa.
“Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa,” tulis Denny dalam surat yang tersebar di kalangan awak media.
Denny menjelaskan bahwa gerakan untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan menunda pemilu saat ini dilakukan melalui dua cara. Pertama, dengan memanfaatkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Isu ini dipolitisasi dengan tujuan untuk menunda pemilu.
Kedua, upaya merebut kedaulatan Partai Demokrat melalui peran Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. Saat ini, kelompok Moeldoko sedang mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) untuk mengesahkan AD/ART alternatif yang menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat.
“Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena, saya duga, Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan,” jelasnya.
Denny mengingatkan bahwa jika rencana Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat disahkan melalui PK di Mahkamah Agung, maka akan berdampak pada penundaan pemilu. Ia percaya bahwa Demokrat tidak akan tinggal diam, begitu juga dengan para pendukung calon presiden yang akan dirugikan oleh situasi tersebut.
Terakhir, Denny meminta Megawati untuk mengambil tindakan dalam menghentikan gerakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Ia meminta Megawati untuk memeriksa informasi ini dan berupaya menghentikan upaya penundaan pemilu yang jelas-jelas melanggar konstitusi.
“Silahkan Ibu cek informasi ini dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu yang nyata-nyata melanggar konstitusi,” tutupnya.
