JCCNetwork.id- Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, menyatakan Satgasus IKN (Satuan Tugas Khusus Percepatan Investasi Ibu Kota Nusantara) telah dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan mempercepat masuknya investasi di IKN.
Bambang mengungkapkan bahwa Presiden telah memerintahkan kepada jajaran untuk mempercepat proses investasi di IKN agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk penyelesaian masalah pertanahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Satgasus dibentuk.
Pihaknya, lanjut Bambang, ingin memastikan segala hal berjalan dengan jelas dan transparan. Oleh karena itu, lahan yang ditawarkan kepada investor sudah siap digarap dan harganya telah ditentukan, sehingga investor atau calon investor dapat langsung menghitung investasinya.
Satgasus IKN ini pimpinannya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan (LBP)
“Presiden memerintahkan jajaran untuk mempercepat proses agar investasi di IKN dapat terealisasi sesuai koridor dari peraturan perundangan yang berlaku,” kata Bambang, melansir Antara Minggu (21/5/2023).
Sementara itu, LBP telah mengunjungi sejumlah lokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang masuk wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Marves menjadi Ketua Satgasus Percepatan Investasi di IKN. Selain itu, Menko Marves ingin memastikan pembangunan infrastruktur prioritas sudah berjalan sesuai dengan target.
“Menko Marves ingin melihat langsung kemajuan pembangunan Nusantara, kemudian membahas berbagai peluang investasi yang dapat segera direalisasikan di IKN,” tutup Bambang.
Investor IKN Masih Zonk
Sebelumnya, Investor IKN masih nihil. Belum ada yang berkenan menanamkan modal bagi pembangunan ibu kota masa depan Indonesia itu. Demikian pengakuan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.
Jadi investor-investor swasta IKN, baru sebatas komitmen Letter of Intent (LoI), lapangan nihil alias zonk realisasinya. Padahal waktu era kepemimpinan Presiden Joko Widodo tinggal sebentar lagi berakhir.
Sementara itu, sesuai informasi jauh sebelumnya Otorita IKN, ada lima investor berminat membangun hunian ASN di IKN. Yakni menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Keinginan itu tersemat dalam pemberian letter to proceed. Atau, Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) dari Otorita IKN.
Adapun lima investor itu berasal dari, Konsorsium Nusantara (RBN CCFG), Korean Land and Housing Corporation (KLHC). Kemudian Konsorsium PT Perintis Triniti Properti Tbk, PT Nindya Karya, PT Summarecon Agung Tbk,
Rincian modalnya, konsorsium KLHC Rp8,65 triliun, Konsorsium Nusantara Rp30,8 triliun. Kemudian Nindya Karya Rp1,42 triliun, Triniti Rp1,8 triliun, dan Summarecon Rp1,67 triliun.
