JCCNetwork.id- Serikat Pemuda NTT (Nusa Tenggara Timur) bakal menggelar aksi unjuk rasa. Yakni menolak KTT ASEAN SUMMIT Ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Rencananya aksi tersebut bakal mereka lakukan di dua tempat. Yaitu, di Kementerian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Istana Negara, pada Senin (8/5/2023).
“Udangan Aksi Jokowi Gagal Total,” tulis flayer Serikat Pemuda NTT yang tersebar di grup awak media, di kutip JCCNetwork.id, Jumat (5/5/2023).
Tampak dalam flayer tersebut tertuang poin tuntutan aksi. Yakni mendesak Presiden Jokowi untuk tinjau ulang mengenai 7 arahan transformasi pembangunan Labuan Bajo sesuai regulasi PP No.50 Tahun 2011 tentang “Rencana Induk Pembangunan Kepariwistaan Nasional Tahun 2010-2025.
Lalu mendesak Jokowi untuk mencabut Perpres No 32 Tahun 2018 tentang Banda Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.
“Mendesak Kapolri Listyo Sigit untuk mencopot Kapolda NTT Johanis Asadoma,” tulis dalam flayer itu.
Gempa NTT Tolak KTT ASEAN
Sebelumnya penolakan juga datang dari Gerakan Mahasiswa dan Petani NTT (Gempa NTT). Pasalnya mereka menilai putra-putri NTT lebih membutuhkan anggaran untuk revolusi pendidikan. Bukan hanya sekadar mengakomodasi antusiasme masyarakat sifatnya hanya sesaat.
“KTT Asean di Labuan Bajo otomatis menggerus banyak annggaran APBN. Khususnya untuk bangun jalan sana sini dan infrastruktuk penunjang lain.” kata Koordinator Gempa NTT Yohanes DN dalam keterangannya.
Harusnya lanjut Yohanes, KTT ASEAN digelar di wilayah yang telah maju seperti di wilayah Jawa ataupun Jakarta. Hal itu agar tidak menguras banyak anggaran APBN. Jadi anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk membiayai anak putus sekolah di NTT. Perbaiki sekolah-sekolah rusak di NTT.
Yohanes menambahkan, putra-putri NTT butuh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kuliah gratis bagi mahasiswa dan jaminan lapangan kerja untuk sarjana.
Harusnya Lokasi KTT ASEAN Tempat Representatif
Hal senada juga Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie sampaikan. Menurutnya pemerintah harusnya mencari tempat yang representatif tidak perlu lagi membangun berbagai macam infrastruktur. Terutama dalam penyelenggaran KTT ASEAN. Pasalnya penyelenggaran KTT ASEAN di Labuan Bajo, ia yakini banyak pemerintah gelontorkan anggaran untuk membangun infrastruktur penunjang di sana.
Padahal, bila lokasi kegiatannya dialihkan ke kota-kota yang sudah siap, pemerintah bisa mengalihkan anggaran tersebut untuk biaya pendidikan anak putus sekolah dan kuliah gratis bagi para generasi penerus bangsa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
