JCCNetwork.id- Perombakan struktur jabatan di lingkungan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menjadi perhatian di tengah berlanjutnya penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Sebanyak 32 perwira Polri mendapatkan penugasan baru pada sejumlah posisi strategis, mulai dari direktorat tindak pidana hingga bidang pengawasan penyidikan.
Mutasi besar-besaran tersebut mencakup sejumlah jabatan penting yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi penegakan hukum dan penyidikan di tubuh Bareskrim. Pergeseran personel ini berlangsung ketika perkara dugaan penyadapan ilegal yang turut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri masih terus dikembangkan oleh penyidik.
Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026, terdapat 32 perwira yang memperoleh penugasan baru. Rinciannya terdiri atas satu perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) Pol, tiga Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol, 24 Komisaris Besar (Kombes) Pol, serta empat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa pergantian jabatan merupakan bagian dari mekanisme organisasi kepolisian. Menurutnya, mutasi dilakukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus memastikan pelaksanaan tugas kepolisian berjalan secara efektif.
“Hal ini juga menjadi upaya penyegaran organisasi untuk memastikan roda kepemimpinan dan pelaksanaan tugas berjalan optimal seiring dengan perkembangan tantangan tugas Polri yang semakin kompleks,” kata Isir, Senin (9/11/2026), dikutip.
Ia menjelaskan, dinamika organisasi membutuhkan penyegaran secara berkala agar setiap satuan kerja dapat menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal.
Sejumlah Direktorat Bareskrim Mengalami Pergantian Pejabat
Perubahan komposisi pejabat tersebut menyentuh beberapa satuan kerja strategis di lingkungan Bareskrim Polri. Di antaranya Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum), Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus), Direktorat Tindak Pidana Narkoba, serta Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter).
Salah satu perwira yang mendapatkan jabatan baru adalah Kombes Pol Ferdy Irawan. Sebelumnya, Ferdy bertugas sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidsiber Bareskrim Polri. Melalui mutasi tersebut, ia dipercaya menduduki posisi Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Wadirtipideksus).
Posisi yang sebelumnya ditempati Ferdy turut mengalami perubahan. Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira yang sebelumnya menjabat Wadirtipideksus kini mendapat penugasan sebagai Kepala Bagian Administrasi Penyidikan (Kabagmindik) Rowassidik Bareskrim Polri.
Pergeseran juga terjadi di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Umum. Kombes Pol Roland Ronaldy ditunjuk menjadi Wadirtipidum setelah sebelumnya mengemban tugas sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim.
Sementara itu, Kombes Pol Andi Sinjaya mendapatkan kepercayaan untuk mengisi jabatan Kepala Subdirektorat (Kasubdit) II Dittipidum. Jabatan Kasubdit III Dittipidum selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Pol Fery Nur Abdullah.
Perubahan tersebut memperlihatkan adanya penataan kembali sejumlah posisi yang berhubungan langsung dengan penanganan perkara pidana dan aktivitas penyidikan.
Fungsi Pengawasan Penyidikan Ikut Diperkuat
Selain pergantian pejabat direktorat, mutasi kali ini juga menyentuh unsur pengawasan penyidikan di lingkungan Bareskrim Polri.
Kombes Pol Shobarmen ditunjuk sebagai Pengawas Penyidikan Kepolisian Utama Tingkat II Bareskrim Polri. Adapun AKBP Eko Susanda mendapatkan jabatan sebagai Pengawas Penyidikan Kepolisian Madya Tingkat III.
Penempatan personel pada bidang pengawasan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penataan organisasi. Fungsi pengawasan penyidikan memiliki peran untuk memastikan proses penanganan perkara dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Perhatian terhadap fungsi tersebut muncul ketika Bareskrim tengah menangani perkara dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk anggota kepolisian.
Meski demikian, Polri belum menyampaikan adanya hubungan langsung antara mutasi 32 perwira tersebut dengan proses penyidikan perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Kasus Penyadapan Prabowo Telah Menetapkan Empat Tersangka
Di sisi lain, penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus mengalami perkembangan. Bareskrim Polri pertama kali mengungkap perkara tersebut pada 3 November 2026 dengan menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka diduga terlibat dalam aktivitas penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang semestinya.
Sasaran penyadapan diduga tidak terbatas pada nomor telepon Presiden. Penyidik juga menemukan dugaan penyadapan terhadap komunikasi sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pekerja media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan bahwa aktivitas penyadapan tersebut diduga berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.
Dalam pengungkapan perkara itu, penyidik menemukan penggunaan perangkat atau sistem Lawful Interception Management System (LIMS) yang diduga dioperasikan tanpa memenuhi prosedur serta tahapan verifikasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Temuan tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan karena sistem penyadapan semestinya digunakan berdasarkan kewenangan dan mekanisme hukum yang jelas.
Tidak hanya itu, penyidik juga menemukan dugaan penghapusan sejumlah dokumen elektronik yang berkaitan dengan hasil penyadapan. Aktivitas penghapusan tersebut diduga berlangsung pada Oktober 2026.
Penghapusan file itu diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan yang sebelumnya telah berlangsung. Penyidik masih mendalami keterlibatan masing-masing pihak dalam rangkaian aktivitas tersebut.
Irjen Slamet Uliandi Menjadi Tersangka Keempat
Perkembangan penyidikan berlanjut pada 5 November 2026. Pada tanggal tersebut, Bareskrim kembali menetapkan seorang tersangka baru berinisial Irjen Slamet Uliandi.
Slamet menjadi tersangka keempat dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut. Ia diduga memiliki peran dalam memberikan persetujuan terhadap aktivitas penyadapan sekaligus penghapusan data yang berkaitan dengan hasil penyadapan.
Penetapan tersangka baru ini memperlihatkan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar pihak yang diduga menjalankan aktivitas penyadapan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam memberikan persetujuan atau kewenangan terhadap kegiatan tersebut.
Dengan bertambahnya tersangka, penyidik kini memiliki sejumlah aspek yang harus didalami, mulai dari mekanisme penggunaan sistem LIMS, pihak yang memberikan persetujuan, proses pengumpulan data komunikasi, hingga dugaan penghilangan barang bukti elektronik.
Perkara ini juga disebut menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Namun, penyebutan nama seseorang dalam perkembangan perkara tidak serta-merta menunjukkan status hukum sebagai tersangka.
Enam Saksi Ajukan Perlindungan ke LPSK
Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri juga mengambil langkah untuk memberikan perlindungan terhadap sejumlah saksi yang dinilai memiliki informasi penting terkait perkara tersebut.
Penyidik telah mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Permohonan tersebut saat ini masih menjalani proses asesmen oleh LPSK untuk menentukan bentuk perlindungan yang diperlukan sesuai ketentuan.
Langkah tersebut dinilai penting dalam mendukung proses pengungkapan perkara, terutama apabila para saksi memiliki informasi mengenai rangkaian aktivitas penyadapan maupun pihak-pihak yang diduga terlibat.
Dengan demikian, penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo masih berpotensi berkembang seiring pendalaman terhadap alat bukti, keterangan saksi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Mutasi 32 Perwira Jadi Sorotan di Tengah Perkembangan Kasus
Di tengah perkembangan tersebut, penempatan 32 perwira pada sejumlah jabatan strategis Bareskrim menjadi perhatian publik. Terlebih, beberapa posisi yang mengalami pergantian berkaitan dengan fungsi penyidikan, pengawasan, dan penanganan tindak pidana.
Perombakan organisasi tersebut diperkirakan akan membawa perubahan dalam struktur pelaksanaan tugas di lingkungan Bareskrim, termasuk dalam pengelolaan dan pengawasan proses penegakan hukum.
Namun, hingga Senin (9/11/2026), belum terdapat keterangan resmi dari Polri yang menyatakan bahwa mutasi 32 perwira tersebut merupakan bagian dari langkah khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo Subianto.
Polri sejauh ini menjelaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari penyegaran organisasi untuk meningkatkan efektivitas kerja dan menyesuaikan kebutuhan institusi terhadap tantangan tugas yang semakin kompleks.
Sementara itu, masyarakat masih menantikan perkembangan penyidikan kasus penyadapan tersebut, terutama terkait pengungkapan pihak-pihak yang bertanggung jawab, mekanisme penggunaan sistem penyadapan, serta dugaan penghapusan data hasil penyadapan.
Proses hukum yang berjalan diharapkan dapat mengungkap perkara secara menyeluruh dan memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
