Jakarta– Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian Republik Indonesia (GPK RI), Abdullah Kelrey, mengimbau masyarakat agar menyikapi penggeledahan di lingkungan Hamalatul Qur’an, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, secara bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi yang berkembang di ruang publik.
Kelrey menegaskan, peristiwa tersebut tidak seharusnya digeser menjadi komoditas politik maupun dikembangkan menjadi persoalan yang membawa sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Menurutnya, setiap persoalan harus ditempatkan secara proporsional berdasarkan fakta dan proses hukum.
“Jangan sampai persoalan ini digeser menjadi komoditas politik atau ditarik ke dalam isu SARA. Masyarakat harus tetap tenang, jangan mudah terprovokasi, apalagi ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” ujar Abdullah Kelrey.
Ia menyampaikan bahwa penegakan hukum merupakan kewenangan aparat kepolisian yang harus dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaannya juga wajib mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Menurut Kelrey, masyarakat perlu membedakan antara proses penegakan hukum dengan berbagai opini, spekulasi, dan kepentingan politik yang mungkin berkembang setelah suatu peristiwa menjadi perhatian publik.
Ia juga meminta semua pihak memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menjelaskan dasar tindakan dan hasil pemeriksaan secara terbuka. Apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan penggeledahan, hal tersebut perlu diperiksa melalui mekanisme pengawasan internal maupun saluran hukum yang tersedia.
“Kalau ada dugaan pelanggaran prosedur, silakan diuji dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. Jangan membangun penghakiman di ruang publik sebelum seluruh fakta diperiksa secara objektif,” tegasnya.
Sebagaimana diberitakan, penggeledahan di lingkungan Hamalatul Qur’an di Mojolaban, Sukoharjo, merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan warung Mi Babi Tepi Sawah. Polda Jawa Tengah menyatakan tindakan tersebut dilakukan untuk mencari buronan dalam perkara tersebut dan telah didasarkan pada izin pengadilan.
Di sisi lain, pihak pesantren menyampaikan keberatan atas sejumlah tindakan aparat saat penggeledahan, termasuk dugaan perlakuan terhadap santriwati dan persoalan penyitaan barang. Perbedaan keterangan tersebut menjadi alasan penting bagi semua pihak untuk mendorong klarifikasi dan pemeriksaan secara objektif.
Kelrey menambahkan, kepentingan utama saat ini adalah memastikan proses hukum berjalan transparan, hak-hak masyarakat terlindungi, serta situasi sosial tetap kondusif. Jangan sampai sebuah peristiwa hukum justru dimanfaatkan untuk memperlebar perpecahan di tengah masyarakat.
“GPK RI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, tidak terjebak provokasi, dan tetap mengedepankan akal sehat. Kita harus mendukung penegakan hukum yang profesional, bukan memperkeruh keadaan dengan kepentingan politik maupun sentimen SARA,” tutup Abdullah Kelrey.
