JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat langkah mitigasi untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ke wilayah Ibu Kota. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengerahkan puluhan kendaraan untuk melakukan penyemprotan water mist di berbagai kawasan Jakarta.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Uus Kuswanto mengatakan, pengerahan armada tersebut menjadi bagian dari langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kondisi udara di tengah adanya potensi penyebaran partikulat vulkanik.
Menurut Uus, sejumlah kendaraan akan dipusatkan terlebih dahulu di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Armada tersebut berasal dari sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.
“Untuk di tingkat provinsi kita fokuskan berkumpul di Monas dan melibatkan tiga kendaraan dari Dinas Damkar, serta sekitar 17 sampai 20 dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Secara keseluruhan diperkirakan ada 30 hingga 40 kendaraan akan berkeliling di seluruh wilayah DKI Jakarta,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto, di Monas, Jakarta Pusat, Minggu, 6 September 2026,
Selain armada yang ditempatkan di pusat kota, Pemprov DKI memperkirakan total sekitar 30 hingga 40 kendaraan akan diterjunkan untuk melakukan penyemprotan di berbagai wilayah Jakarta. Mobilisasi tersebut dilakukan agar penanganan tidak hanya terpusat di satu kawasan.
Uus menjelaskan, kegiatan water mist bukan merupakan tindakan penanganan setelah abu vulkanik menyebar, melainkan bagian dari langkah antisipasi pemerintah. Penyemprotan dilakukan untuk membantu menjaga kualitas udara, terutama pada area yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
Pelaksanaan water mist juga dilakukan secara berkala. Pemerintah menjadwalkan kegiatan tersebut pada pagi dan sore hari dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan serta hasil pemantauan kualitas udara.
“Pemerintah memilih untuk melakukan antisipasi lebih awal sambil memantau kualitas udara dan perkembangan sebaran partikulat,” ujar Uus.
Pemprov DKI, lanjut dia, akan terus memantau perkembangan kondisi udara dan informasi mengenai potensi sebaran abu vulkanik. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menentukan apakah langkah mitigasi yang diterapkan masih diperlukan atau perlu disesuaikan.
Uus menegaskan, kebijakan tersebut akan mengikuti perkembangan situasi aktual. Apabila kondisi udara menunjukkan perlunya penanganan tambahan, pemerintah daerah akan menyiapkan langkah mitigasi sesuai kebutuhan.
Di sisi lain, masyarakat Jakarta diminta tidak panik menyikapi informasi mengenai potensi abu vulkanik. Pemerintah mengingatkan warga agar tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial apabila sumbernya tidak jelas.
Menurut Uus, masyarakat sebaiknya menjadikan kanal resmi pemerintah sebagai rujukan utama untuk mendapatkan perkembangan informasi terkait kondisi udara maupun langkah penanganan yang dilakukan Pemprov DKI.
Ia juga meminta warga tidak menyebarluaskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya karena dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Pemprov DKI memastikan pemantauan akan terus dilakukan bersama perangkat daerah terkait. Informasi mengenai kondisi udara dan perkembangan situasi akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan berikutnya.
“Kegiatan ini terus dilakukan sampai kegiatan ini sudah tidak diperlukan lagi, dan insyaallah ini akan dilakukan di seluruh wilayah Jakarta,” kata Uus.
Dengan pengerahan puluhan armada tersebut, Pemprov DKI Jakarta menempatkan langkah pencegahan sebagai prioritas sembari menunggu perkembangan kondisi atmosfer dan kualitas udara. Pemerintah juga memastikan kebijakan mitigasi dapat diperluas apabila situasi di lapangan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
