JCCNetwork.id- Jadi ceritanya begini. Bayangkan satu pagi kamu bangun, buka berita, lalu membaca angka yang bikin dahi langsung berkerut: 19 ribu ekor sapi per hari untuk program Makan Bergizi Gratis. Kedengarannya seperti sesuatu yang woww banget. Pertanyaannya, benar nggak sih sebanyak itu setiap hari?
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, akhirnya buka suara. Ia meluruskan bahwa angka fantastis itu bukan kebutuhan nyata, melainkan hanya simulasi perhitungan. Jadi begini bayangkan ada ribuan dapur MBG atau SPPG di seluruh Indonesia. Kalau semuanya memasak daging sapi di hari yang sama, maka kebutuhan sapi tinggal dihitung jumlah dapur dikali satu ekor sapi.
Masalahnya, kondisi itu tidak pernah benar-benar terjadi di lapangan.
Faktanya, satu dapur memang bisa membutuhkan sekitar 350–380 kilogram daging sapi dalam sekali masak setara satu ekor sapi. Tapi menu MBG tidak hanya soal daging sapi. Ada telur, ayam, ikan, dan berbagai sumber protein lain yang disusun secara variatif.
Di sinilah poin pentingnya program ini memang sengaja tidak dibuat seragam secara nasional. Kenapa? Karena pengalaman sudah bicara. Pernah ada momen ketika kebutuhan telur melonjak drastis hingga 36 juta butir dalam satu hari. Dampaknya? Harga telur langsung naik sekitar Rp3.000 di pasaran. Lonjakan permintaan serentak seperti ini ternyata bisa mengguncang harga pangan.
Dan di titik inilah ceritanya mencapai klimaks. Bayangkan jika menu MBG dipaksakan sama di seluruh Indonesia hari ini semua makan sapi, besok semua makan telur. Bukan cuma logistik yang kelabakan, tapi harga pangan bisa melonjak dan justru memberatkan masyarakat luas.
Itulah kenapa BGN memilih pendekatan berbeda fleksibel, berbasis potensi lokal, dan menyesuaikan selera masyarakat setempat. Jadi satu daerah bisa fokus pada ikan, daerah lain pada ayam atau telur tanpa memberi tekanan berlebihan ke satu komoditas.
Kesimpulannya, angka 19 ribu sapi itu bukan krisis, bukan pula kebutuhan harian. Itu hanya gambaran “kalau semua terjadi bersamaan” yang dalam praktiknya, tidak pernah dilakukan.
Sekarang pertanyaannya buat kamu: Menurut kamu, kebijakan menu fleksibel seperti ini sudah tepat, atau justru perlu ada standar nasional biar lebih merata? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar.
