JCCNetwork.id- Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama untuk meningkatkan penggunaan ikan sebagai salah satu sumber protein dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penguatan kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BGN dan KKP di Jakarta, Rabu (30/9/2026). Kerja sama ini akan diarahkan pada pemanfaatan hasil perikanan sebagai bagian dari bahan pangan yang disediakan dalam menu MBG.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemenuhan kebutuhan gizi menjadi salah satu aspek utama yang harus diperhatikan dalam penyusunan makanan bagi penerima manfaat MBG. Setiap menu yang disajikan, kata dia, harus memiliki komposisi gizi yang memadai.
Menurut Sudaryono, prinsip tersebut berlaku bagi seluruh kelompok penerima manfaat, baik peserta didik maupun kelompok nonpeserta didik yang masuk dalam sasaran program, termasuk ibu menyusui, ibu hamil, dan balita.
“Intinya adalah bagaimana kandungan gizi dalam satu ompreng menu makanan yang disediakan bagi penerima manfaat, baik peserta didik maupun nonpeserta didik, yaitu 3B, Busui, Bumil, dan Balita, itu tersaji dengan kandungan gizi yang cukup,” ujar Sudaryono dalam agenda penandatanganan PKS BGN dan KKP di Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Dalam konteks pemenuhan protein, BGN melihat ikan sebagai salah satu komoditas pangan yang memiliki potensi besar untuk dimasukkan ke dalam menu MBG. Pemanfaatannya tidak hanya mengandalkan ikan yang selama ini telah menjadi bagian dari konsumsi masyarakat di sejumlah wilayah.
BGN juga mendorong agar hasil perikanan tangkap dari laut dapat masuk ke dalam rantai penyediaan bahan pangan untuk program tersebut. Beragam komoditas perikanan dinilai dapat menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan protein penerima manfaat.
Sudaryono menyebut sejumlah jenis ikan, termasuk tongkol dan tuna, sebagai contoh hasil perikanan yang dapat dimanfaatkan dalam penyediaan menu MBG.
“Yang kami ingin sebetulnya tidak hanya itu, kami ingin memperlakukan perikanan tangkap di laut juga. Karena kandungan gizinya juga baik, apakah itu tongkol, apakah itu tuna, apakah itu ikan-ikan yang lain,” katanya.
Pemanfaatan hasil perikanan tersebut juga akan mempertimbangkan kondisi dan potensi masing-masing daerah. BGN tidak mengharuskan seluruh wilayah menggunakan jenis menu yang sama, mengingat Indonesia memiliki keragaman sumber pangan serta pola konsumsi masyarakat.
Pendekatan berbasis potensi lokal memungkinkan bahan pangan yang tersedia di suatu wilayah digunakan secara lebih optimal. Dengan demikian, menu MBG dapat disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku sekaligus mempertimbangkan kebiasaan konsumsi masyarakat setempat.
Skema tersebut juga membuka peluang agar program MBG tidak hanya berorientasi pada penyediaan makanan bergizi, tetapi turut menciptakan keterhubungan antara kebutuhan pangan pemerintah dengan potensi produksi di daerah.
Dalam kerja sama dengan KKP, BGN menyatakan kesiapan menjadi offtaker atau pihak yang menyerap hasil perikanan untuk kemudian dimanfaatkan dalam penyediaan makanan MBG.
Langkah tersebut sekaligus diharapkan dapat mendukung gerakan gemar makan ikan yang selama ini didorong KKP. Hasil produksi perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun sumber lainnya, berpotensi memiliki saluran pemanfaatan melalui kebutuhan bahan baku program MBG.
“Jadi kami ingin dalam satu menu makanan kita itu ada ikan, kandungan asupan protein yang cukup, itu yang paling utama, dan salah satunya adalah ikan. Jadi kami mendukung gerakan gemar makan ikannya Kementerian KKP, kami siap untuk menjadi offtaker dan kemudian memperlakukan ini ke menu-menu ompreng,” ujar Sudaryono.
Kerja sama BGN dan KKP selanjutnya akan memasuki tahap implementasi. Pelaksanaan di lapangan akan menjadi bagian penting dalam menentukan jenis hasil perikanan yang dapat dimanfaatkan, pola penyediaannya, serta penyesuaian menu berdasarkan karakteristik daerah.
Dengan sinergi tersebut, ikan tidak hanya diposisikan sebagai tambahan dalam menu MBG, tetapi sebagai salah satu pilihan sumber protein yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.
Di sisi lain, pemanfaatan ikan dalam skala program pemerintah juga berpotensi memperluas penggunaan hasil perikanan domestik. Ketersediaan bahan pangan lokal dapat dihubungkan dengan kebutuhan penyediaan makanan bergizi secara lebih terstruktur.
Implementasi PKS antara BGN dan KKP nantinya akan menjadi tolok ukur dalam melihat efektivitas pemanfaatan hasil perikanan dalam rantai pasok MBG. Pemerintah juga akan memiliki ruang untuk menyesuaikan jenis komoditas dan menu dengan kondisi pangan di masing-masing wilayah.
Melalui langkah tersebut, pelaksanaan MBG diharapkan dapat berjalan dengan pendekatan yang tidak hanya memperhatikan kecukupan gizi, tetapi juga mengoptimalkan sumber pangan lokal, termasuk potensi perikanan laut di berbagai daerah Indonesia.
