JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat sebanyak 75.463.000 liter air bersih telah didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di 33 kabupaten/kota sepanjang periode 5 Juni hingga 28 September 2026.
Penyaluran air dilakukan sebagai langkah tanggap pemerintah menghadapi musim kemarau panjang yang berlangsung sejak pertengahan tahun hingga memasuki akhir September. Bantuan tersebut diarahkan terutama ke wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, bantuan air bersih telah menjangkau ratusan wilayah yang mengalami dampak kekeringan.
Menurut Luthfi, distribusi air tersebut berasal dari berbagai sumber pembiayaan dan dukungan. Pemerintah daerah menjadi salah satu sumber utama, disusul dukungan pemerintah pusat serta kontribusi dari sektor swasta dan organisasi nonpemerintah.
“Air bersih tersebut disalurkan melalui berbagai sumber dan dukungan. Sebanyak 36.448.900 liter berasal dari dukungan APBD Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota, 259.000 liter dari APBN, serta 38.755.100 liter dari dukungan CSR dan NGO,” ujar Luthfi, Rabu (30/9).
Secara keseluruhan, bantuan air telah didistribusikan ke 255 kecamatan dan 784 desa/kelurahan. Jumlah penerima manfaat mencapai 1.557.333 kepala keluarga atau sekitar 2.341.548 jiwa.
Sejumlah daerah tercatat mendapatkan pasokan air bersih dalam jumlah besar. Wilayah tersebut meliputi Klaten, Pemalang, Purbalingga, Boyolali, Grobogan, Banyumas, Sragen, Cilacap, Blora, dan Banjarnegara.
Luthfi menegaskan, penanganan kekeringan di Jawa Tengah tidak dilakukan oleh pemerintah provinsi secara sendiri-sendiri. Penanganan melibatkan berbagai unsur untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama periode kekeringan.
BPBD, pemerintah kabupaten/kota, PMI, TNI dan Polri hingga sektor swasta serta organisasi kemasyarakatan dilibatkan dalam penanganan tersebut.
“Kekeringan sudah kita petakan. Semua komponen bergerak. BPBD bergerak, PMI bergerak, provinsi dan kabupaten/kota bergerak, TNI-Polri bergerak. Untuk masyarakat kita lakukan tangkinisasi (air bersih) di beberapa daerah dan sudah didistribusikan,” katanya.
Kekeringan Ancam Produktivitas Pertanian
Selain berdampak terhadap kebutuhan air rumah tangga, musim kemarau juga memberikan tekanan terhadap sektor pertanian. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi memengaruhi produktivitas tanaman pangan di sejumlah wilayah.
Luthfi meminta jajaran Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah memperkuat koordinasi dengan para bupati dan wali kota serta pemerintah daerah dan TNI untuk mengidentifikasi lahan pertanian yang terdampak kekeringan.
Pemetaan diperlukan untuk mengetahui wilayah pertanian yang mengalami kekurangan air sekaligus menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai dengan kondisi di lapangan.
Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian. Upaya tersebut antara lain melalui optimalisasi jaringan irigasi, sumurisasi, serta pipanisasi.
Intervensi tersebut diarahkan terutama kepada lahan yang mengalami keterbatasan pasokan air, sehingga aktivitas pertanian tetap dapat berjalan meski kondisi kemarau masih memberikan tekanan.
“Untuk sawah itu ada dua macam, yaitu sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Ini sudah kita koordinasikan juga dengan TNI melalui sumurisasi dan pipanisasi. Semoga target produksi padi dan komoditas pangan tidak meleset,” ujarnya.
Menurut Luthfi, karakteristik lahan pertanian harus menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penanganan. Sawah tadah hujan memiliki ketergantungan lebih besar terhadap curah hujan, sementara sawah irigasi membutuhkan pengelolaan jaringan pengairan agar pasokan air tetap tersedia.
Karena itu, pemetaan lahan terdampak dinilai penting agar penanganan tidak dilakukan secara parsial dan bantuan air dapat diarahkan secara lebih tepat.
Pemerintah Jawa Tengah pada akhirnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat selama musim kemarau. Penanganan juga diarahkan untuk mengurangi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian yang berkaitan langsung dengan produksi pangan.
Dengan pendekatan tersebut, penanganan kekeringan dilakukan melalui dua jalur, yakni memastikan masyarakat tetap memperoleh air untuk kebutuhan dasar sekaligus menjaga lahan pertanian agar produktivitas pangan di Jawa Tengah tetap terjaga.
