JCCNetwork.id-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD Jawa Barat mengingatkan Gubernur Dedi Mulyadi agar berhati-hati dalam merealisasikan rencana pinjaman daerah senilai Rp2 triliun untuk pembangunan infrastruktur.
“Setiap rupiah yang dipinjam oleh pemerintah adalah beban yang pada akhirnya akan ditanggung oleh masyarakat melalui anggaran daerah di masa depan,” ucap Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, Rabu (4/3/2026).
DPRD menegaskan, kebijakan utang akan berdampak langsung pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun-tahun mendatang.
“Transparansi mengenai bunga dan tenor pinjaman harus dibuka secara gamblang kepada publik melalui forum legislatif,” kata dia.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, Rabu (4/3/2026), menyatakan setiap pinjaman pemerintah daerah pada akhirnya menjadi tanggungan masyarakat melalui alokasi anggaran.
Karena itu, ia meminta perencanaan dilakukan secara komprehensif dan terukur sebelum pencairan dana dilakukan.
“Jangan sampai pembangunan ini hanya menjadi proyek mercusuar yang tidak menyelesaikan akar masalah kemacetan secara sistemik,” ungkap dia.
Menurutnya, rencana pinjaman tersebut merupakan kebijakan strategis yang membutuhkan kajian matang dari sisi teknis maupun kemampuan fiskal daerah.
DPRD juga meminta pemerintah provinsi membuka secara transparan skema pinjaman, termasuk besaran bunga dan jangka waktu pembayaran, melalui forum legislatif.
Selain aspek pembiayaan, DPRD menyoroti potensi dampak jangka panjang proyek infrastruktur yang akan dibiayai dari utang tersebut.
Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota dinilai penting agar pembangunan jalan dan fasilitas baru tidak justru memunculkan persoalan kemacetan baru.
DPRD juga mengingatkan risiko fluktuasi ekonomi global yang dapat memengaruhi suku bunga pinjaman.
“Saya meminta jaminan bahwa pengerjaan proyek ini melibatkan kontraktor lokal yang berkualitas. Hal ini penting agar perputaran uang tetap berada di lingkup Jawa Barat,” ungkap dia.
Pemerintah provinsi diminta memastikan proyek infrastruktur mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, termasuk dengan melibatkan kontraktor lokal agar perputaran anggaran tetap berada di Jawa Barat.
“Sektor pendidikan dan kesehatan tidak boleh mengalami pemotongan anggaran demi mencicil utang tersebut. Pemerintah harus memiliki strategi exit plan yang jelas,” kata dia.
Untuk mencegah kebocoran anggaran, DPRD mendorong penerapan sistem pengawasan berbasis digital yang dapat diakses publik guna memantau progres fisik pekerjaan.
Dewan juga menekankan agar pembayaran cicilan utang tidak mengurangi alokasi anggaran untuk sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
DPRD memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan secara berkala setiap tiga bulan, mencakup evaluasi serapan anggaran hingga kualitas pembangunan.
Dukungan legislatif terhadap pinjaman daerah, tegas Iwan, harus sesuai ketentuan perundang-undangan dan mempertimbangkan rasio utang terhadap pendapatan daerah.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengajukan pinjaman Rp2 triliun ke sejumlah perbankan, termasuk Bank BJB.
“Kami berharap Gubernur memberikan penjelasan teknis mengenai rasio utang terhadap pendapatan daerah. Dukungan DPRD terhadap pinjaman daerah harus memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku,” kata dia.
Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan underpass dan jembatan layang, menyusul berkurangnya kapasitas fiskal daerah hingga sekitar Rp3 triliun.
“Ya gini, saya pinjam uang, nih Pemda Jawa Barat pinjam uang untuk bangun tadi tuh puncak dia, bikin underpass, bikin jembatan layang, yang proyek-proyek besar kan,” ucap dia di Gedung Sate, Kamis (26/2/2026).
