JCCNetwork.id- Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan seluruh warga yang sempat diamankan terkait aksi penjarahan sejumlah minimarket di Kota Sibolga, Sumatra Utara, telah dibebaskan. Keputusan tersebut diambil setelah polisi memastikan bahwa aksi itu dipicu oleh kondisi darurat akibat banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut.
Dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025), Listyo menjelaskan bahwa para pelaku merupakan warga terdampak bencana yang belum memperoleh bantuan kebutuhan pokok. Situasi terputusnya akses logistik membuat sebagian warga terpaksa mencari makanan dengan cara yang melanggar hukum.
“Adanya informasi penjarahan, bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semua kita lepas,” ujar Listyo dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 3 Desember 2025.
Menurut Kapolri, Polri mengedepankan pendekatan kemanusiaan, terlebih para pelaku tidak mengambil barang bernilai tinggi melainkan kebutuhan rumah tangga yang bersifat mendesak.
“Saat itu mereka hanya membutuhkan logistik makanan. Saat ini semuanya sudah dilepas,” kata Listyo.
Sebelumnya, aparat kepolisian mengamankan 16 warga diduga terlibat aksi penjarahan di beberapa minimarket di Sibolga. Mereka kedapatan mengambil minuman kemasan, sosis, gula, sabun, serta makanan ringan. Para warga yang ditangkap antara lain MHH (20), SS (24), AZ (27), ZR (24), OFH (18), ART (19), DH (20), ISS (18), A (18), MS (18), BA (18), ER (21), DAM (18), ABS (18), D (18), dan BNH (17).
Usai pemeriksaan dan memastikan tidak ada indikasi tindak kejahatan terorganisir, seluruh warga tersebut dipulangkan ke keluarga mereka.
Kapolri menegaskan bahwa pemerintah bersama aparat gabungan terus mempercepat distribusi bantuan logistik untuk mencegah kasus serupa terulang. Polri juga memperketat pengamanan objek vital namun tetap mengutamakan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.
Banjir dan longsor di Sibolga terjadi usai hujan ekstrem berkepanjangan yang merusak akses jalan serta jaringan pasokan kebutuhan pokok. Ribuan warga masih terdampak dan membutuhkan dukungan pemerintah dalam proses pemulihan.
