JCCNetwork.id-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar Sosialisasi Kewajiban Perpajakan bagi pelaku usaha sektor kelapa sawit dan turunannya di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat DJP, Sabtu (29/11/2025). Acara ini diikuti sekitar 200 peserta yang mewakili 137 wajib pajak strategis sektor sawit.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hadir dalam kegiatan tersebut dan menegaskan bahwa sosialisasi ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari industri sawit sektor yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional.
Purbaya mengapresiasi kehadiran para pelaku usaha dan menekankan bahwa pemerintah ingin memastikan kegiatan industri berjalan sesuai ketentuan.
Ia juga menyinggung operasi gabungan Kementerian Keuangan Polri pada awal November 2025 yang berhasil mengungkap penyelundupan produk turunan CPO.
“Langkah itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi memastikan industri beroperasi secara patuh dan sehat. Jika ada kesulitan, laporkan kepada saya. Kita selesaikan bersama. Industri sawit harus tetap menjadi tulang punggung perekonomian,” tegasnya.
Menkeu menambahkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang berkeadilan, memberi ruang bertumbuh bagi pelaku industri, sekaligus memperkuat penerimaan negara. Ia meminta kerja sama dunia usaha untuk memaksimalkan kontribusi sektor sawit.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan sejumlah temuan terkait pelanggaran dalam ekspor sawit, termasuk dugaan under-invoicing dan penggunaan faktur fiktif/TBTS. DJP, ujarnya, telah mengidentifikasi indikasi ketidakpatuhan lain yang kini dalam proses penelusuran.
“Melalui sosialisasi ini, kami mengimbau pelaku usaha melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang memiliki indikasi ketidakpatuhan,” kata Bimo.
Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola industri sawit agar lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga tetap memiliki daya saing global. DJP juga memastikan pengawasan dilakukan secara profesional dan proporsional serta tetap membuka ruang dialog dengan pelaku usaha.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) Herry Muryanto dan Novel Baswedan, serta perwakilan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Kejaksaan RI, Dedie Tri Haryadi, dan Direktur HAM Kejaksaan RI.
