JCCNetwork.id- Kementerian Keuangan menegaskan upaya perbaikan menyeluruh di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan terus dilakukan dalam satu tahun ke depan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan langkah tersebut merupakan respons atas sorotan publik yang menilai kinerja Bea Cukai belum optimal dalam menjalankan tugas pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
Purbaya menegaskan bahwa pernyataan kerasnya mengenai potensi pembekuan DJBC bukanlah ancaman tanpa alasan. Ia menyebut pernyataan itu merupakan bentuk pemantik agar jajaran Bea Cukai memperbaiki performa secara signifikan.
“Perlu keseriusan dari kita semua di Kementerian Keuangan untuk memperbaiki kinerja Bea Cukai,” ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Menurut dia, sejumlah persoalan yang terus berulang menunjukkan sistem pengawasan di Bea Cukai masih memiliki celah besar. Salah satunya terkait praktik under-invoicing atau pelaporan nilai transaksi ekspor yang dibuat lebih rendah dari kondisi sebenarnya, sehingga berpotensi merugikan negara.
Selain itu, ia menyoroti kemudahan barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi, serta berbagai dugaan permainan di lapangan yang memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.
Di tengah kritik atas kinerja Bea Cukai, kembali mencuat opsi untuk mengembalikan sistem pemeriksaan berbasis pihak ketiga layaknya era Orde Baru, ketika sebagian pengawasan kepabeanan sempat diserahkan kepada perusahaan survei dari Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS).
Namun, Purbaya menegaskan bahwa prioritas pemerintah bukan menyerahkan kewenangan kepada pihak luar, melainkan memperkuat internal Bea Cukai dengan meningkatkan transparansi dan penggunaan teknologi terkini.
Ia menyebut, saat ini kementerian tengah mempercepat pengembangan sistem digital berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk menekan kemungkinan penyimpangan dalam proses pemeriksaan dan pengawasan barang.
“Saya pikir dengan adanya (ancaman) seperti itu orang-orang bea cukai, tim saya di biaya cukai semakin semangat. Pengembangan software-nya juga cepat sekali,” papar Purbaya.
Purbaya memastikan, evaluasi akan dilakukan secara berkala. Jika perbaikan berjalan sesuai target, maka pengelolaan kepabeanan tetap berada di tangan DJBC tanpa perlu melibatkan pihak eksternal.
Pemerintah berharap, program reformasi ini mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap arus barang, sekaligus memperbaiki reputasi institusi di mata publik dan pelaku usaha.
