JCCNetwork.id- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan dukungannya terhadap gagasan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui konsep school kitchen atau dapur sekolah. Menurutnya, konsep tersebut bisa menjadi langkah inovatif dalam memperkuat pelaksanaan program gizi nasional di lingkungan pendidikan.
Lalu Ari menilai, pendekatan school kitchen membuka peluang bagi sekolah-sekolah yang memiliki kemampuan dan fasilitas untuk mengelola penyediaan makanan bergizi secara mandiri. Namun, ia menekankan perlunya penerapan standar ketat dan mekanisme pengawasan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Saya menilai ini pendekatan yang progresif dan sesuai semangat desentralisasi pendidikan,” kata Lalu Ari di Jakarta, Sabtu (11/10).
Sebagai pimpinan Komisi X DPR RI, Lalu Ari memastikan lembaganya akan mendukung penuh program MBG, namun dengan pengawasan ketat. Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian, penyusunan regulasi teknis, serta dukungan teknis bagi sekolah yang berpotensi mengembangkan school kitchen.
“Komisi X DPR RI akan mendorong agar regulasi tentang pengelolaan MBG yang nantinya diterbitkan mencakup ketentuan teknis pelaksanaan school kitchen , standar mutu gizi, keamanan pangan, mekanisme pembinaan, serta skema insentif bagi sekolah yang lolos penilaian BGN,” ujarnya.
Selain memperkuat sistem penyediaan makanan, Lalu Ari juga menyoroti potensi school kitchen dalam memanfaatkan bahan pangan lokal. Menurutnya, fleksibilitas menu berbasis kearifan lokal dapat membantu sekolah menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi geografis dan ketersediaan sumber daya di daerah masing-masing.
“Sekolah di wilayah terpencil atau daerah agraris memiliki potensi bahan pangan lokal yang bisa dimanfaatkan. Dengan pendekatan school kitchen , kita bisa mengoptimalkan sumber dayanya dan juga meminimalkan kendala logistik,” tutur Lalu Ari.
Lebih lanjut, Komisi X berkomitmen untuk terus mengawal proses pembahasan regulasi MBG dan memastikan alokasi anggaran untuk pelaksanaan school kitchen tersedia, baik melalui APBN maupun APBD. DPR juga berencana memfasilitasi pelatihan bagi sekolah dalam manajemen dapur, sanitasi pangan, serta pengawasan mutu gizi.
“Pada akhirnya, tujuan kita bersama adalah memastikan bahwa setiap anak mendapat asupan bergizi yang cukup agar tumbuh sehat dan siap belajar. Dari sudut pandang DPR, gagasan school kitchen adalah salah satu cara cerdas untuk mewujudkan MBG yang efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
