JCCNetwork.id- Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk terus membuka diri terhadap kritik publik sekaligus melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan internal. Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri dua agenda penting yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada awal pekan ini.
Puan hadir dalam pertemuan tokoh agama di Istana Negara, Senin (1/9/2025), serta konferensi pers sehari sebelumnya bersama Prabowo dan para ketua umum partai politik. Kedua momentum tersebut menjadi sinyal kuat bahwa DPR RI akan aktif mendampingi pemerintah dalam menyikapi dinamika politik dan sosial yang berkembang, termasuk gelombang demonstrasi di sejumlah daerah.
“Kami akan mengevaluasi, kami berbenah diri, kami akan terus mendengar aspirasi rakyat dan semua elemen bangsa dengan lebih terbuka, lebih baik dalam membangun bangsa,” kata Puan, dikutip Rabu, 3 September 2025.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo mengajak sejumlah tokoh bangsa dari berbagai latar belakang—mulai pimpinan parpol, tokoh agama, hingga perwakilan buruh—untuk berdialog mengenai arah kebijakan nasional. Puan menekankan pentingnya suasana yang kondusif di tengah situasi politik yang tengah memanas.
“Marilah kita membangun bangsa ini bersama-sama. Kita berdiskusi, kita dengarkan masukan-masukan dari para tokoh bangsa. Semua harus menahan diri, dan jangan saling menyakiti. Kita saling menghormati dan saling menjaga,” tutur mantan Menko PMK itu.
Salah satu isu yang mengemuka adalah kebijakan internal DPR RI terkait fasilitas anggota. Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa DPR akan mencabut sejumlah fasilitas, termasuk besaran tunjangan dan kunjungan kerja luar negeri. Menanggapi hal tersebut, Puan memastikan DPR akan menindaklanjuti sesuai aturan.
“DPR mendengarkan semua masukan dan akan menindaklanjuti sesuai mekanismenya. Ini bagian dari upaya pembenahan yang nyata dan bertanggung jawab,” jelas Puan.
Lebih lanjut, Puan menyoroti pentingnya kerja sama antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, setiap kebijakan yang dihasilkan harus selaras dengan kepentingan rakyat dan tetap berada dalam koridor konstitusi.
“DPR akan terus bersinergi dengan Pemerintah. Kita satu barisan dalam membangun bangsa, tentu dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai konstitusi,” sebutnya.
Presiden Prabowo dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa keputusan untuk mencabut sejumlah kebijakan DPR merupakan bagian dari langkah reformasi demi merespons tuntutan publik.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo di Istana Merdeka.
Dengan demikian, langkah DPR RI ke depan diharapkan dapat meredakan tensi politik, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan parlemen dalam menjawab kebutuhan rakyat.
