JCCNetwork.id- Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu mencapai swasembada garam nasional pada 2027. Target ambisius itu ditegaskan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, yang resmi diterbitkan sebagai dasar percepatan peningkatan produksi garam dalam negeri.
Meski kebutuhan garam konsumsi telah dipenuhi dari produksi domestik, Indonesia masih menghadapi persoalan besar pada garam industri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, selama lima tahun terakhir, volume impor garam selalu di atas 2,7 juta ton per tahun, dengan rata-rata mencapai 2,72 juta ton. Sementara produksi garam lokal hanya sekitar 1,64 juta ton per tahun, jauh dari kebutuhan nasional yang diperkirakan 4,5–4,9 juta ton.
Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI), Dr. Y Paonganan atau akrab disapa Ongen, menilai pemerintah perlu mengambil langkah luar biasa untuk mengurangi ketergantungan impor tersebut. Ia menegaskan bahwa publik kerap salah memahami isu garam karena menganggap seluruh jenis garam sama.
“Publik sering bertanya, Indonesia negara maritim dengan 75% wilayah laut, kenapa masih impor garam? Yang perlu dipahami, memproduksi garam industri tidak mudah. Spesifikasinya sangat tinggi, memerlukan dukungan teknologi modern, dan kualitas bahan baku air laut yang kaya NaCl,” ujar Ongen, dalam keterangan tertulis, Kamis (28/8).
Nama Ongen belakangan menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo memberikan amnesti politik kepadanya. Namun, ia menegaskan keputusannya kembali aktif dalam isu kemaritiman bukan sekadar momentum pribadi, melainkan panggilan untuk memperjuangkan gagasan strategis bagi kedaulatan maritim Indonesia.
Menurut Ongen, wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki potensi terbesar sebagai pusat produksi garam industri nasional. Iklim kering dan kualitas air laut yang tinggi di sejumlah daerah seperti Sabu Raijua, Rote Ndao, Kupang, hingga Timor Tengah Utara, dinilai sangat ideal untuk pengembangan garam industri berskala besar.
“Jika pemerintah serius menjadikan NTT sebagai lumbung garam industri, target swasembada 2027 sangat realistis dicapai. Selain mengurangi ketergantungan impor, ini juga akan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia,” tegas Ongen.
Ia menambahkan, strategi swasembada garam memerlukan kombinasi kebijakan terpadu mulai dari investasi teknologi, pembangunan infrastruktur, regulasi yang berpihak pada petambak, hingga edukasi publik. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa garam terbagi ke dalam beberapa kategori: konsumsi, industri, hingga farmasi.
Dengan kebijakan nasional yang konsisten, pengurangan impor secara bertahap, serta fokus pembangunan di wilayah potensial seperti NTT, Ongen optimistis Indonesia bisa lepas dari ketergantungan impor garam industri dalam waktu dekat.
“Kuncinya ada pada keberanian mengeksekusi kebijakan dan memberi prioritas pada wilayah yang tepat. NTT adalah jawabannya,” ucapnya.
