JCCNetwork.id- Mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Paiman Raharjo, resmi melaporkan Roy Suryo beserta sejumlah tokoh lainnya ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan pencetakan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Laporan pidana ini tercatat dengan nomor LP/B/4815/VII/2025/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 12 Juli 2025.
Paiman menegaskan bahwa tuduhan tersebut merusak nama baiknya. Ia mendasarkan laporan pada Pasal 310, 311, dan 315 KUHP tentang fitnah dan pencemaran nama baik.
“Betul kami melaporkan pidana penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, fitnah ke Polda Metro Jaya,” kata Paiman, dikutip.
Tidak hanya mengajukan laporan pidana, Paiman juga melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan ganti rugi senilai Rp 1,5 miliar. Para tergugat antara lain Roy Suryo, Rismon Sianipar, Bambang Suryadi Bitor, Hermanto, Eggi Sudjana, dan Tifauzua Tyassuma. Sidang perdana digelar pada 12 Agustus 2025, namun ditunda ke 26 Agustus karena banyak tergugat tidak hadir.
Tuduhan ini bermula dari video viral di media sosial yang menyebut Paiman sebagai “dalang pemalsuan ijazah Jokowi” yang dicetak di Pasar Pramuka. Paiman menegaskan klaim itu tidak berdasar. Kuasa hukumnya menilai tuduhan tersebut merugikan secara materiil maupun immateriil.
Mabes Polri sebelumnya menegaskan bahwa ijazah Presiden Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada (UGM) sah dan asli, sehingga proses penyidikan dugaan ijazah palsu telah dihentikan.
Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Prof. Topo Santoso, menyatakan penyebaran tuduhan tanpa bukti dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan berpotensi menimbulkan sanksi pidana apabila merusak reputasi seseorang.
