JCCNetwork.id – Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah (Pasbata), Budiyanto Hadinagoro, melontarkan kritik terhadap pihak-pihak yang dinilai masih terus menggulirkan polemik ijazah SMA dalam pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, kegaduhan politik yang terus dipelihara tanpa pijakan hukum baru yang kuat justru berpotensi mengaburkan persoalan yang lebih penting, yakni kepentingan rakyat dan keberlangsungan pembangunan nasional.
Kritik tersebut muncul di tengah perbedaan sikap sejumlah fraksi di DPR RI terkait wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus), penggunaan hak angket, hingga isu pemakzulan Gibran. Di sisi lain, Fraksi Partai Gerindra secara tegas menyatakan penolakan terhadap upaya yang dinilai dapat memperpanjang polemik politik dan menegaskan bahwa persoalan tersebut harus ditempatkan dalam koridor hukum serta konstitusi.
Budiyanto menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus dihormati sebagai bagian dari mekanisme hukum dalam negara demokrasi. Jika setiap keputusan lembaga peradilan terus dipersoalkan tanpa batas, ia mempertanyakan ke mana lagi polemik tersebut akan diarahkan.
“Kalau putusan MK saja tidak dihormati, lalu mau ke mana lagi mencari kegaduhan? Jangan sampai politik kita hanya sibuk mencari-cari kesalahan Gibran, sementara persoalan rakyat justru dibiarkan menumpuk,” kata Budiyanto kepada awak media, Kamis (22/10/2026).
Ia juga menyoroti kedudukan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sembilan hakim konstitusi diusulkan oleh tiga lembaga negara, yakni Mahkamah Agung (MA), DPR, dan Presiden, masing-masing sebanyak tiga orang. Karena itu, menurutnya, penghormatan terhadap putusan MK merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap mekanisme konstitusional yang dibangun oleh lembaga-lembaga negara tersebut.
“Kalau lembaga yang putusannya harus menjadi rujukan dalam persoalan konstitusi terus-menerus dipersoalkan tanpa dasar yang jelas, lantas apa gunanya kita membangun sistem hukum dan demokrasi? Jangan sampai ketika keputusan tidak sesuai dengan kepentingan politik sendiri, aturan justru dianggap tidak berlaku,” menjadi pesan kritis yang relevan dalam polemik tersebut.
Budiyanto juga menegaskan bahwa perhatian publik dan para elite politik semestinya diarahkan pada pelaksanaan program-program prioritas pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Pasalnya, persoalan lapangan kerja, daya beli masyarakat, akses pendidikan, pemenuhan gizi, dan ketahanan pangan jauh lebih mendesak untuk dikawal bersama.
“Seharusnya kita fokus mengawal program-program Asta Cita Bapak Presiden, mulai dari Sekolah Rakyat dan pendidikan gratis, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga ketahanan pangan. Inilah yang harus kita dalami, kita maksimalkan, dan kita kritisi jika belum berpihak kepada rakyat. Bukan sibuk membahas hal-hal yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.
