JCCNetwork.id- Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 98 (JARI’98), Willy Prakarsa, melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah oknum pejabat negara yang dinilainya telah melecehkan harkat dan martabat rakyat Indonesia.
Melalui akun media sosialnya, @Prakarsa99Willy, ia menegaskan bahwa apabila ada pejabat negara yang menganggap rakyat sebagai pengemis, maka justru pejabat itulah yang sejatinya menjadi pengemis di hadapan rakyat.
“Pejabat negara itu digaji dari keringat rakyat lewat pajak yang mencekik. Coba tanya ke Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Pak SBY. Baca lagi UUD 1945 dan setiap sila Pancasila,” tulis Willy dalam unggahan tersebut.
Menurut Willy, sistem pemerintahan di Indonesia seharusnya berpijak pada prinsip bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi.
“Rakyat itu adalah Raja dari sebuah negara, dan pejabat negara itu adalah budaknya rakyat. Bukan rakyat yang diperbudak,” tegasnya.
Willy mengingatkan bahwa kesewenang-wenangan pejabat negara bisa memicu perlawanan rakyat. Ia mengutip semboyan Latin Vox Populi, Vox Dei yang berarti suara rakyat adalah suara Tuhan untuk menegaskan pentingnya kehendak rakyat dalam sistem demokrasi.
Lebih jauh, Willy juga menyoroti ketimpangan sistemik yang menurutnya memperkaya para oknum pejabat dan koruptor, sementara rakyat terus mengalami penderitaan. Ia menyebut sistem yang berjalan selama ini telah memperbudak rakyat di tengah limpahan kekayaan sumber daya alam negeri ini.
“Indonesia adalah negeri Nusantara dengan sumber daya alam luar biasa, tapi rakyatnya diperas dan diperbudak oleh sistem amburadul yang hanya dinikmati para oknum pejabat dan koruptor,” kata Willy.
Pernyataan aktivis senior 98 ini pun diakhiri dengan peringatan keras soal balasan ilahi terhadap para pejabat yang menyelewengkan amanah. Ia menyebut tak sedikit pejabat dan koruptor yang mengalami kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, bahkan mendapat azab kubur.
“Tidak percaya? Bongkar saja semua makam para oknum pejabat dan koruptor biar jadi pembelajaran,” tutupnya.
