JCCNetwork.id- Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menyatakan sikap tegas dalam menangani maraknya kejahatan pangan yang kian meresahkan. Dalam pidatonya pada acara pengambilan sumpah sarjana kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Senin (14/7), Amran menegaskan bahwa tidak ada ruang toleransi bagi pelaku kejahatan pangan, termasuk peredaran pupuk palsu, beras oplosan, hingga manipulasi minyak goreng.
Amran menyebut bahwa praktik ilegal di sektor pertanian ini telah merugikan petani dan masyarakat secara luas.
“Contoh ada pupuk palsu, itu merugikan petani sampai Rp3,2 triliun. Kami sudah serahkan ke kejaksaan dan kepolisian. Ini serius. Tidak boleh dibiarkan,” tegas Amran.
Data yang dihimpun Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa dalam 10 bulan terakhir, terdapat lebih dari 260 kasus kejahatan pangan yang saat ini tengah ditangani aparat penegak hukum. Dari jumlah tersebut, 212 kasus terkait dengan beras oplosan, 20-an kasus terkait minyak goreng, dan sisanya kasus-kasus pupuk palsu. Total kerugian akibat kejahatan pangan ini ditaksir mencapai Rp99 triliun.
“Untuk minyak goreng ada sekitar 20-an kasus, dan beras oplosan 212 kasus. Total kerugian masyarakat mencapai Rp99 triliun. Kalau berlangsung 10 tahun, itu bisa tembus Rp1.000 triliun,” ujarnya.
Ia juga mengungkap bahwa sebanyak 86 persen beras premium yang beredar di pasaran tidak sesuai standar kualitas. Situasi ini berdampak langsung pada masyarakat, terutama kelompok penerima bantuan sosial (bansos) yang bergantung pada distribusi pangan pemerintah.
“Harga beras naik Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo karena dioplos. Yang dirugikan adalah rakyat kecil. Kalau mau disebut biadab, ya memang biadab. Ini tidak bisa ditoleransi,” kata Amran yang hadir sebagai orang tua dari dr. Andi Athira Sudirman, putrinya sebagai dokter spesialis baru di FK Unhas.
Amran menyampaikan bahwa pihaknya telah bersurat kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut dan memperkuat sinergi dengan Satgas Pangan dalam penegakan hukum terhadap mafia pangan.
Selain itu, Mentan juga memaparkan bahwa Kementan saat ini tengah melakukan reformasi besar-besaran dari hulu ke hilir, termasuk dalam tata kelola internal. Ia menyebut Kementan kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan diminta testimoni oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari pencapaian integritas sektor pertanian.
“Kami diminta testimoni oleh KPK soal capaian antikorupsi. Ini ukuran bahwa kita di jalur yang benar,” jelasnya.
Terkait ketersediaan pangan nasional, Amran memastikan stok beras nasional saat ini mencapai 4,2 juta ton—angka tertinggi sejak Indonesia merdeka. Cadangan ini menjadi modal untuk memastikan program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berjalan lancar.
“Baru saja saya komunikasi dengan Mendagri, bansos disalurkan 362 ribu ton. SPHP 1,3 juta ton. Kita pastikan distribusi aman dan mafia kita bersihkan,” tegas Amran, yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Unhas.
Lebih lanjut, Amran menyatakan bahwa stabilitas harga dan keadilan dalam akses pangan adalah kunci untuk menjaga daya beli rakyat, khususnya kelompok rentan. Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk media, untuk ikut serta dalam memerangi kejahatan pangan.
“Kalau premium dioplos, rakyat miskin yang menanggung. Kita semua harus peduli. Media juga jangan diam. Kalau kita ingin negara ini maju, jadi negara superpower, tidak boleh ada kompromi untuk mafia,” katanya.
Di akhir pidatonya, Amran menyampaikan komitmennya untuk terus menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Ia menegaskan tidak akan gentar menghadapi mafia pangan selama menjabat sebagai Menteri Pertanian.
“Selama kami masih di Kementan, insya Allah kami sekuat tenaga. Tidak akan mundur. Kami yakin ini bisa dibereskan,” tutupnya.
