JCCNetwork.id- Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menyediakan 3.000 unit rumah subsidi bagi aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga pendukung di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN.
Inisiatif ini ditujukan untuk ASN pusat dan daerah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tenaga honorer, petugas lapangan, penyuluh KB, serta kader institusi masyarakat pedesaan dan perkotaan (IMP) yang terlibat dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Kepala BKKBN Wihaji menyampaikan bahwa ketersediaan rumah subsidi ini sangat penting, mengingat besarnya jumlah personel yang terlibat langsung dalam program di lapangan.
“Kemendukbangga/BKKBN mempunyai 600 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh Indonesia dan 18 ribu ASN serta PPPK. Mereka sangat membutuhkan rumah subsidi, khususnya penyuluh di lapangan, termasuk kader TPK,” ujar Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (15/5).
Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan, program penyediaan rumah subsidi ini merupakan bagian dari target besar pemerintah untuk membangun 350.000 unit rumah bagi berbagai kalangan. Selain tenaga Kemendukbangga/BKKBN, rumah subsidi ini juga diperuntukkan bagi pegawai Badan Pusat Statistik (BPS), petani, nelayan, buruh, tenaga kesehatan, wartawan, dan kelompok masyarakat lainnya.
Maruarar menyampaikan, pihaknya telah meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) agar menyerahkan 100 kunci rumah subsidi pertama kepada penerima manfaat paling lambat pada 30 Juni 2025.
“Saya minta kepada Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada tanggal 30 Juni sudah menyerahkan 100 kunci rumah subsidi. Untuk lokasinya dikoordinasikan dengan Kemendukbangga,” ujar Maruarar.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyambut baik kolaborasi lintas lembaga ini. Ia menilai kerja sama tersebut sebagai bentuk sinergi strategis, terutama dalam hal pemanfaatan data untuk perencanaan dan pelaksanaan program prioritas nasional.
“Kami akan menerima data TPK dari Kemendukbangga, kemudian kami padankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), setelahnya kami kembalikan data tersebut kepada Kemendukbangga,” ujar Amalia.
Program penyediaan rumah subsidi ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ASN dan tenaga pendukung di sektor kependudukan dan keluarga, serta memperkuat komitmen terhadap pembangunan keluarga sejahtera melalui dukungan infrastruktur dasar yang memadai.
