JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) secara resmi menanggung penuh biaya premi atau iuran BPJS Kesehatan kelas 3 bagi seluruh warga ber-KTP Kalimantan Timur selama satu tahun. Kebijakan ini akan terus diperpanjang selama program Gratis Pol masih berjalan.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Kaltim dalam memastikan seluruh penduduknya memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar, termasuk mereka yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN).
“Bagi warga Kaltim yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan, kami mengimbau untuk segera mendaftar ke Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dengan layanan yang dibuka setiap jam kerja, Senin hingga Jumat,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim Jaya Mualimin di Samarinda, Selasa.
Jaya menegaskan bahwa program ini berlaku untuk seluruh penduduk Kalimantan Timur yang memiliki KTP daerah, tanpa terkecuali. Warga cukup menunjukkan KTP saat berobat di Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit mana pun di Kaltim. Sementara untuk layanan poli rawat jalan, pasien tetap harus mendapatkan rujukan dari puskesmas, kecuali dalam kondisi kegawatdaruratan.
Program ini juga membuka kesempatan bagi peserta BPJS kelas 1 atau 2 yang ingin beralih ke kelas 3 agar dapat menikmati pembebasan iuran. Sementara bagi peserta kelas 3 yang selama ini membayar secara mandiri, cukup menunjukkan identitas untuk langsung terdaftar dalam program tanpa membayar premi bulanan lagi.
Menurut data Dinas Kesehatan, saat ini masih ada sekitar 187.000 warga Kalimantan Timur yang belum memiliki JKN atau kartu BPJS. Melalui program Gratis Pol, Pemprov Kaltim menanggung biaya pendaftaran dan premi seluruh warga tersebut, terutama mereka yang berasal dari golongan masyarakat kurang mampu.
“Sekitar 187.000 warga Kaltim belum memiliki kartu JKN/BPJS. Program Gratis Pol ini digunakan untuk mendaftarkan dan membayar premi bagi warga tersebut,” ujar Jaya.
Kebijakan ini menjadi langkah konkret Pemprov Kaltim dalam mendukung program kesehatan nasional dan memperkuat perlindungan sosial warganya, sekaligus menekan angka kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan di daerah.
