JCCNetwork.id- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengizinkan instansi pemerintah yang sudah siap mengangkat calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 untuk memulai pengangkatan lebih awal pada April 2025.
Keputusan ini lebih cepat dari jadwal semula yang ditetapkan pemerintah pada Oktober 2025.
“Biasanya dalam penyelesaian CASN memang ada waktu menunggu dan ini kita sudah percepat. Jadi, mungkin nanti instansi masing-masing kan juga akan melakukan pemanggilan kepada calon-calon ASN,” kata Rini dalam konferensi pers ‘Pengangkatan CASN 2024’ di kantor Kemenpan-RB, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).
Rini menegaskan, kementerian atau lembaga yang mampu mempercepat pengangkatan tidak akan menghadapi kendala.
“Kalau mereka bisa, sudah siap untuk mengangkat pada bulan April, misalnya, kalau memang mereka betul-betul sudah siap, tidak ada persoalan begitu ya,” ucap Rini.
Sementara itu, bagi instansi yang belum siap mengikuti kebijakan percepatan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memberikan opsi untuk tetap melakukan pemanggilan CASN lebih awal guna persiapan orientasi.
Presiden Prabowo sebelumnya memang telah memutuskan percepatan pengangkatan CASN formasi 2024.
Berdasarkan jadwal terbaru, CPNS 2024 akan diangkat paling lambat Juni 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) harus sudah selesai diangkat pada Oktober 2025.
Sebelumnya, Kemenpan-RB menetapkan pengangkatan CPNS dilakukan serentak pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK tahap I dan II dijadwalkan serentak pada Maret 2026.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kemenpan-RB, Aba Subagja, menjelaskan bahwa pengangkatan serentak bertujuan untuk memastikan seluruh CASN yang telah lulus seleksi dapat mulai bekerja dalam waktu bersamaan.
“Jadi, mereka teman-teman nanti akan bekerja pada waktu yang sama. Jadi, serentak,” ucap Aba.
Namun, kebijakan ini menuai protes dari para CASN 2024 yang telah lolos seleksi. Sebagian besar di antara mereka telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dan menuntut kepastian waktu pengangkatan.
Bahkan, aksi protes sempat digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut.
