JCCNetwork.id- Pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia serta memperkuat posisinya sebagai komoditas strategis di pasar domestik dan internasional.
Guru Besar IPB University, Rachmat Pambudy, menekankan pentingnya penerapan kebijakan proteksi dan promosi yang solid untuk melindungi industri sawit.
“Kebijakan proteksi dapat dipilih pemerintah karena sawit seringkali dapat gangguan. Karena itulah banyak cara dapat dilakukan untuk melindungi sawit dengan cara aktif dan pasif,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (7/7/2024).
Pambudy menjelaskan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan dukungan pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), mengingat sawit memiliki potensi besar sebagai produk makanan yang penting baik untuk pertahanan maupun serangan pasar.
Mengenai pembentukan Badan Sawit Indonesia, Rachmat Pambudy menegaskan bahwa hal ini perlu didasarkan pada argumen dan data yang kuat.
“Saya merasa ini (badan sawit) menjadi kebutuhan dan bagian strategi menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing,” ujarnya dalam diskusi “Menjaga Keberlanjutan Industri Sawit dalam Pemerintahan Baru”.
Menurut Pambudy, badan ini harus memiliki dasar hukum yang jelas, apakah melalui undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden.
Fenny Sofyan, Pengurus Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), menyatakan bahwa industri sawit Indonesia masih menghadapi banyak kampanye negatif. Salah satu cara untuk melawan hal ini adalah dengan memperkuat implementasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Keberterimaan sawit oleh masyarakat harus terjadi, makanya ISPO menjadi value edit bagi pelaku industri. Makanya dengan pemerintah selanjutnya kita berharap adanya advokasi mengenai hal ini. Nantinya saya berharap ada satu brand dengan hanya ISPO sebagai sebagai sertifikasi yang sustainable,” ujarnya.
Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung, menilai bahwa draf revisi Permentan Nomor 01 Tahun 2018 tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pekebun sawit mandiri.
“Karena itu, kami meminta penundaan revisi permentan tersebut hingga Pemerintahan Prabowo-Gibran resmi dilantik,” katanya dalam kegiatan yang diselenggarakan Forum Wartawan Pertanian (Forwatan).
Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Ardi Praptono, menekankan pentingnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan pengembangan sarana dan prasarana (Sarpras) dalam meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan sawit rakyat.
“Program PSR sangat penting karena berdampak langsung terhadap produktivitas. Sedangkan program Sarpras khususnya intensifikasi juga sebagai upaya peningkatan produktivitas tanaman sawit rakyat,” katanya.
