JCCNetwork.id- Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR siap menerima aspirasi masyarakat yang akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Puan juga menyebut pimpinan DPR memiliki kemungkinan menemui langsung perwakilan massa yang datang menyampaikan tuntutan.
Puan menegaskan penyampaian aspirasi merupakan bagian dari partisipasi masyarakat yang dapat disampaikan kepada lembaga legislatif. DPR, kata dia, terbuka terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan pandangan maupun tuntutan terkait berbagai persoalan.
Namun, Puan meminta peserta aksi tetap menjaga ketertiban selama demonstrasi berlangsung. Ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak berkembang menjadi kericuhan yang dapat mengganggu keamanan maupun aktivitas di sekitar Kompleks Parlemen.
“Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR,” kata Puan.
Politikus PDI Perjuangan itu meminta seluruh peserta aksi mengedepankan penyampaian tuntutan secara damai. Menurutnya, aspirasi masyarakat tetap dapat disampaikan tanpa harus menimbulkan tindakan yang berujung pada situasi tidak diinginkan.
“Jangan sampai (ada kericuhan), lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Puan.
Puan menjelaskan, DPR selama ini memiliki mekanisme untuk menerima masyarakat yang ingin melakukan audiensi. Sejumlah alat kelengkapan dewan (AKD), termasuk pimpinan komisi, disebut secara bergantian menerima kelompok masyarakat yang datang membawa aspirasi.
Menurut Puan, pola komunikasi langsung tersebut menjadi salah satu cara DPR mendengarkan persoalan dan tuntutan yang disampaikan masyarakat. Karena itu, ia memastikan pintu DPR tetap terbuka bagi kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pimpinan DPR menemui massa aksi, Puan tidak menutup peluang tersebut. Ia mengatakan pimpinan DPR dapat bertemu dengan perwakilan peserta demonstrasi apabila kondisi dan mekanisme di lapangan memungkinkan.
“Ya pimpinan DPR bisa saja (menemui peserta aksi demo), hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu,” ungkap Puan.
Aksi yang akan berlangsung pada Kamis (27/8/2026) salah satunya direncanakan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Kelompok tersebut berencana mendatangi Gedung DPR RI untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada parlemen.
Salah satu agenda utama yang dibawa AMPB adalah mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Regulasi tersebut menjadi salah satu isu yang kembali mendapat perhatian dalam agenda penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPR.
Aktivis AMPB Supriyono alias Botok sebelumnya menyebut rencana aksi tersebut berkaitan dengan undangan Puan Maharani kepada kelompok masyarakat untuk membahas agenda pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor.
Dengan adanya aksi tersebut, perhatian akan tertuju pada pengamanan kawasan Kompleks Parlemen sekaligus mekanisme penerimaan aspirasi oleh DPR. Puan menekankan bahwa penyampaian tuntutan tetap dapat dilakukan dengan tertib sehingga komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat dapat berlangsung tanpa gangguan.
DPR melalui pimpinan maupun alat kelengkapan dewan dinilai memiliki ruang untuk menerima perwakilan massa dan mendengarkan tuntutan yang dibawa. Sementara peserta aksi diharapkan menjalankan demonstrasi sesuai ketentuan dan menjaga situasi tetap kondusif selama berada di kawasan parlemen.
