JCCNetwork.id- Pada awal pekan ini, mata uang rupiah mengalami pelemahan yang cukup tipis dalam perdagangan antarbank di Jakarta. Pada hari Senin pagi, rupiah turun delapan poin atau sekitar 0,05 persen, tercatat pada level Rp16.458 per dolar AS, dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya di Rp16.450 per dolar AS.
Penurunan nilai tukar rupiah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, pelemahan dolar AS dipicu oleh berbagai indikator ekonomi yang mengecewakan. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah warga Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran turun sebanyak 5.000 menjadi 238.000 klaim pada pekan yang berakhir pada 15 Juni. Angka ini sedikit lebih tinggi dari proyeksi yang dilakukan oleh para ekonom yang disurvei oleh Reuters, yang memperkirakan jumlah klaim sebesar 235.000.
Selain itu, data penjualan perumahan baru di Amerika Serikat yang turun sebesar 5,5 persen pada bulan Mei juga memberikan tekanan terhadap dolar. Laporan dari Biro Sensus Departemen Perdagangan AS menunjukkan bahwa penjualan perumahan turun ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman menjadi 1,277 juta unit. Penurunan ini menjadi salah satu indikator bahwa pasar real estat mungkin mulai melambat, memberikan sinyal tambahan terhadap perlambatan ekonomi.
Indeks Manufaktur Philadelphia Federal Reserve juga menunjukkan performa yang lebih buruk dari perkiraan, menambah kekhawatiran tentang kemungkinan perlambatan ekonomi yang lebih luas di AS.
Di sisi lain, yield obligasi pemerintah AS (US Treasury) juga mencatat penurunan. Yield obligasi bertenor 10 tahun turun 0,005 persen, sementara yield obligasi bertenor 30 tahun dan 5 tahun masing-masing turun 0,004 persen. Penurunan yield ini mencerminkan aksi profit taking yang dilakukan oleh para investor, mengindikasikan adanya ketidakpastian di pasar keuangan global.
Dari dalam negeri, sentimen negatif terhadap rupiah juga dipengaruhi oleh isu-isu kebijakan fiskal. Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan opsi pemblokiran anggaran untuk kementerian dan lembaga sebagai salah satu langkah mitigasi risiko agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 tetap sehat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, dalam Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR.
Menurut Febrio, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan fiskal di tengah tantangan ekonomi global dan domestik yang terus berkembang. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih fleksibel dalam menghadapi potensi gejolak ekonomi di masa mendatang.
Secara keseluruhan, kombinasi dari tekanan eksternal dan kebijakan domestik ini menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah pada hari ini. Pelaku pasar diharapkan terus memantau perkembangan ekonomi global dan respons kebijakan dari pemerintah Indonesia untuk dapat menavigasi tantangan-tantangan yang ada.
