JCCNetwork.id- Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid, menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap rencana pemberian bantuan sosial (bansos) kepada keluarga yang terdampak oleh praktik judi online. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tidak disalahgunakan untuk aktivitas judi online lagi.
“Saya ingin menegaskan bahwa sangat harus pemerintah memastikan. Kalau pun masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mereka harus dipastikan tidak mempergunakan bantuan sosialnya untuk judi online berikutnya,” kata Hidayat, Selasa (18/6/2024).
Selain itu, Hidayat menekankan perlunya pengawasan agar bansos yang diberikan benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer keluarga yang bersangkutan, demi meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Banyak di antara mereka malah untuk membeli rokok atau membeli hal-hal yang kemudian tidak membantu ekonomi mereka,” ujar Hidayat.
Hidayat juga membandingkan pendekatan pemerintah terhadap pelaku judi online dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Di sana, tidak hanya memberikan bansos, tetapi juga menerapkan sanksi hukuman seperti denda atau kurungan kepada pelaku.
“Iya itu harus dikritisi. Di Singapura dan juga di Malaysia, mereka yang menjadi pelaku judi online bukan diberi bansos tapi malah dihukum, didenda maupun juga dihukum kurungan,” ujar Hidayat.
Sebelumnya, Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengungkapkan bahwa bansos diberikan kepada keluarga korban yang terdampak oleh praktik judi online, mengingat mereka adalah pihak yang paling menderita dari perilaku pelaku judi.
“Jadi sekali lagi saya tegaskan korban judi online itu bukan pelaku, siapa korbannya? Korbannya adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial maupun psikologis dan itulah yang nanti akan kita santuni,” kata Muhadjir beberapa waktu lalu.
