JCCNetwork.id- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah menjalankan misi kmenyusuri labirin keuangan negara melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap Laporan Keuangan (LK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Tahun 2023.
“Kami melaksanakan pemeriksaan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.
Selain itu, pemeriksa BPK juga harus mematuhi kode etik yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018,” kata Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing dikutip dari website resmi BPK di Jakarta, Kamis (1/2/2024)
Dalam suara tegas, Anggota II BPK, Daniel Lumban Tobing, mengungkapkan bahwa pemeriksaan ini tidak hanya mengikuti Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) tahun 2017, namun juga mematuhi kode etik tertinggi sesuai Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018.
Ini merupakan langkah serius BPK untuk menilai kewajaran LK berdasarkan empat kriteria, termasuk kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan hukum, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Pemeriksaan ini bukan semata-mata rutinitas, melainkan bagian integral dari misi BPK untuk membuka tirai transparansi dan meningkatkan akuntabilitas keuangan negara.
Daniel menekankan bahwa seluruh proses pemeriksaan harus rampung hingga 31 Mei 2024, dan menghimbau agar semua pihak terlibat mematuhi tanggal-tanggal kunci demi kelancaran proses.
“Semua tahapan pemeriksaan dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Mei 2024. Untuk itu, kami menghimbau agar tanggal-tanggal penting dalam tahapan pelaksanaan pemeriksaan menjadi acuan bagi tim dan seluruh jajaran Kementerian PPN/Bappenas, sehingga pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ungkap Daniel.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa, serta sejumlah pejabat utama, seperti Auditor Utama Keuangan Negara II Nelson Ambarita, turut memeriahkan kegiatan ini.
Semua pihak berharap agar pemeriksaan ini tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga sumber manfaat maksimal untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara demi meraih tujuan bangsa.
