JCCNetwork.id- Kurangnya lapangan kerja dan kemiskinan berkontribusi pada maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO)di Indonesia. Kehilangan peluang pekerjaan memicu masyarakat mudah tergoda janji-janji manis bekerja di luar negeri. Demikian kata Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
“Di sisi lain kita sudah terus mengarahkan daerah-daerah potensial yg terjadinya PMI ilegal, daerah yang tingkat kemiskinan (tinggi),” ujar Kiai Ma’ruf dalam keterangan persnya yang dikutip dari Youtube Wapres, Jumat (9/6/2023).
Pemerintah, lanjut Wapres saat ini tengah serius fokus pada daerah-daerah yang berpotensi menjadi sasaran TPPO. Salah satunya dengan percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah-wilayah seperti Nusa Tenggara Timur yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.
“Karena itu, ini (pengentasan kemiskinan) jadi perhatian, salah satunya selain di Jawa juga di NTT. Ini akan kita prioritaskan untuk penurunan kemiskinannya,” ujar Kiai Ma’ruf.
Pemerintah juga memperketat pengawasan pengiriman PMI ilegal baik dalam negeri maupun luar negeri melalui kerja sama dengan berbagai negara.
“Sekarang ini kan yang kita cegah adanya PMI yang ilegal melalui perdagangan orang. Karena itu, Menko Polhukam termasuk Kepolisian melakukan pengawasan yang ketat untuk menekan jangan sampai terjadi (perdagangan orang) sehingga tidak lagi ada korban,” kata Kiai Ma’ruf.
