JCCNetwork.id- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi membentuk Kepolisian Resor Kota (Polresta) khusus di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Pembentukan satuan wilayah baru tersebut menjadi bagian dari langkah penguatan struktur organisasi Polri untuk mengantisipasi perkembangan kawasan strategis nasional sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kebijakan itu ditetapkan melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1336/VI/KEP./2026 yang diterbitkan pada 25 Juni 2026. Dalam keputusan tersebut, jabatan Kepala Polresta Kawasan IKN dipercayakan kepada AKBP Supriyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Wadir Polairud) Polda Kalimantan Timur.
Pembentukan Polresta di kawasan IKN dinilai sebagai langkah penting mengingat pembangunan ibu kota baru terus berlangsung dan diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan nasional. Kehadiran satuan kepolisian dengan status Polresta diharapkan mampu memperkuat pengamanan wilayah, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta mendukung aktivitas pemerintahan dan pembangunan di kawasan tersebut.
Selain membentuk Polresta khusus IKN, Polri juga meresmikan empat Kepolisian Resor (Polres) Tipe D baru yang tersebar di sejumlah daerah. Keempat Polres tersebut berada di Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian organisasi terhadap kebutuhan pelayanan kepolisian di daerah yang mengalami perkembangan wilayah maupun peningkatan aktivitas masyarakat.
Tak hanya membentuk satuan baru, Polri juga meningkatkan status delapan Polres Tipe D menjadi Polresta. Delapan wilayah yang mengalami peningkatan status tersebut meliputi Karawang, Batang, Klaten, Tuban, Sumenep, Gowa, Banggai, dan Lombok Tengah.
Peningkatan status itu diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi kepolisian di daerah, baik dari sisi personel, kewenangan, maupun pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan pembentukan maupun peningkatan tipe satuan kewilayahan merupakan bagian dari strategi Polri dalam menjawab kebutuhan organisasi yang terus berkembang.
Menurutnya, perubahan tersebut dilakukan agar institusi kepolisian mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal sekaligus menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di berbagai daerah.
“Pembentukan dan peningkatan tipe satuan kewilayahan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat, sekaligus menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan wilayah dan tantangan kamtibmas yang semakin dinamis,” kata Trunoyudo, Jumat (26/6/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Trunoyudo juga mengungkapkan bahwa pembentukan satuan baru tersebut merupakan bagian dari mutasi besar-besaran di lingkungan Polri.
Secara keseluruhan terdapat 1.121 personel yang terdiri atas perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) yang mengalami rotasi jabatan. Mutasi itu tertuang dalam tujuh Surat Telegram Kapolri yang diterbitkan pada 25 Juni 2026.
Ia menjelaskan bahwa rotasi jabatan merupakan mekanisme yang rutin dilakukan dalam organisasi Polri sebagai bagian dari pembinaan karier sekaligus penyegaran organisasi.
Melalui mutasi tersebut, Polri berharap dapat meningkatkan profesionalisme personel, memperkuat kepemimpinan di berbagai satuan kerja, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.
“Mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas kepemimpinan, serta efektivitas pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat,” ujar Trunoyudo.
Dengan pembentukan Polresta di kawasan IKN, penambahan empat Polres baru, serta peningkatan status delapan Polres menjadi Polresta, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat struktur organisasi agar mampu mengikuti perkembangan wilayah sekaligus menjawab kebutuhan keamanan nasional yang terus berkembang.
