JCCNetwork.id- Polemik pengadaan sepeda motor listrik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir di tengah publik. Kebijakan tersebut menuai sorotan setelah pemerintah memastikan tidak ada lagi alokasi anggaran untuk pembelian kendaraan operasional tersebut pada tahun 2026.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan sepeda motor listrik sebelumnya dilakukan untuk menunjang operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dalam menjangkau wilayah terpencil. Ia menyebut kendaraan roda dua dinilai lebih efektif untuk distribusi layanan di daerah yang tidak dapat diakses kendaraan roda empat.
Menurut Dadan, kebutuhan kendaraan tersebut berkaitan langsung dengan tantangan geografis di lapangan. Banyak desa yang hanya dapat dijangkau melalui jalur sempit atau medan sulit, sehingga motor menjadi solusi paling realistis untuk memastikan program MBG berjalan optimal.
“Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional,” ujar Dadan di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Selain digunakan oleh Kepala SPPG, kendaraan tersebut juga dirancang untuk mendukung mobilitas pegawai lainnya dalam menjalankan tugas pelayanan gizi. Namun demikian, Dadan menegaskan bahwa pengadaan kendaraan itu hanya berlaku untuk anggaran tahun 2025 dan tidak akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.
“Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian, karena ini kan anggaran 2025 ya, 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan, dari target awal sebanyak 24.400 unit, realisasi pengadaan sepeda motor listrik mencapai 21.800 unit. Dadan juga mengklaim bahwa pembelian dilakukan dengan harga lebih rendah dari pasaran, yakni sekitar Rp42 juta per unit, dibandingkan harga pasar yang disebut mencapai Rp52 juta.
“Harga pasaran Rp 52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp 42 juta, di bawah harga pasaran,” ujar Dadan.
Di sisi lain, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pengadaan kendaraan operasional tersebut tidak lagi masuk dalam alokasi belanja negara tahun berjalan. Ia memastikan langkah penghentian dilakukan segera setelah pihaknya mengetahui adanya pengadaan dalam struktur anggaran sebelumnya.
“Iya anggaran tahun lalu, tahun ini enggak ada. Kita pastikan enggak ada, tahun lalu. Waktu itu mungkin keburu lewat itu maka kita berhentiin,” ujar Purbaya di Istana, Jakarta, Rabu.
Purbaya menyatakan bahwa keputusan pemotongan anggaran diambil sebagai bentuk penyesuaian prioritas belanja pemerintah. Ia mengakui informasi terkait pengadaan tersebut baru diketahui belakangan, sehingga langkah korektif dilakukan dengan menghentikan alokasi dana lebih lanjut.
“Kita baru tahu belakangan, sudah dipotong anggarannya kalau enggak salah, saya harus tanya dirjen anggaran lagi,” sambungnya.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah memastikan tidak ada tambahan pembelian sepeda motor listrik untuk program MBG pada 2026.
“Ketika tahu, saya potong anggarannya,” tegasnya.
Langkah ini sekaligus menjadi penegasan bahwa evaluasi terhadap penggunaan anggaran negara akan terus dilakukan, terutama untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program-program prioritas nasional.
