JCCNetwork.id- Pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan 101 Sekolah Rakyat pada Juni 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Proyek ini diproyeksikan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026/2027 dan difokuskan untuk menampung siswa dari keluarga miskin ekstrem.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari menyatakan progres pembangunan tahap kedua Sekolah Rakyat berjalan sesuai jadwal. Seluruh unit yang tengah dibangun ditargetkan selesai paling lambat 20 Juni 2026 agar dapat langsung digunakan pada awal tahun ajaran yang dimulai Juli mendatang.
“Sehingga, (sekolah-sekolah tersebut) dapat digunakan untuk tahun ajaran baru 2026/2027 yang dimulai pada Juli 2026 yang akan datang,” ujar Qodari, Rabu (25/3/2026).
Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep pendidikan terpadu berbasis asrama. Para siswa tidak hanya mendapatkan layanan pendidikan formal, tetapi juga fasilitas penunjang seperti layanan kesehatan, sarana pembelajaran digital, serta kebutuhan dasar sehari-hari yang disediakan tanpa biaya.
Program ini merupakan kelanjutan dari tahap pertama yang telah diinisiasi sebelumnya melalui pembangunan sekolah rintisan.
Pada tahap kedua, pemerintah awalnya merencanakan pembangunan 104 sekolah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Namun, hingga saat ini baru 101 sekolah yang diprioritaskan untuk diselesaikan lebih awal.
Adapun tiga lokasi yang belum masuk dalam penyelesaian tahap ini berada di Kota Malang, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Aceh Singkil. Ketiganya dijadwalkan memulai pembangunan pada Oktober 2026.
“Sebaran ini mencerminkan upaya pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal dan kepulauan,” imbuhnya.
Sebaran pembangunan Sekolah Rakyat mencakup berbagai wilayah, dengan rincian Pulau Jawa sebanyak 40 lokasi, Sumatera 26 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara tiga lokasi, Maluku empat lokasi, serta Papua tiga lokasi. Pemerataan ini ditujukan untuk menjangkau daerah tertinggal dan wilayah kepulauan yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan.
Selain memperluas akses pendidikan, proyek ini juga memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. Pembangunan tahap kedua diperkirakan melibatkan sekitar 58 ribu pekerja konstruksi. Setelah seluruh sekolah beroperasi, program ini juga diproyeksikan membuka sekitar 5.200 lapangan kerja bagi tenaga pendidik.
“Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis bekerja sama dengan penyedia jasa dari BUMN Karya dan Swasta,” pungkasnya.
Setiap unit Sekolah Rakyat ditargetkan mampu menampung sekitar 1.080 siswa per tahun dari jenjang SD hingga SMA. Program ini secara khusus menyasar keluarga pada kelompok desil 1 dan desil 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan melibatkan perusahaan BUMN Karya serta pihak swasta. Pemerintah menilai program ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan kesenjangan pendidikan di Indonesia.
