JCCNetwork.id- Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemungkinan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat merek MinyaKita. Langkah ini dipertimbangkan menyusul kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar global yang melampaui asumsi dasar penetapan harga saat ini.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyampaikan bahwa kajian tersebut masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan keputusan final. Pemerintah, kata dia, berhati-hati dalam mengambil langkah agar kebijakan yang dihasilkan tetap berpihak pada stabilitas pasokan sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
“Itu masih dalam kajian sih, masih dalam kajian,” kata Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy dikonfirmasi di sela-sela kegiatan Pelepasan Ekspor Unggas dan Produk Turunannya ke negara Jepang, Singapura dan Timor Leste di Jakarta, Selasa (3/3).
Saat ini, HET MinyaKita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Angka tersebut disusun berdasarkan struktur biaya produksi dan asumsi harga CPO pada periode sebelumnya. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, harga bahan baku minyak goreng tersebut tercatat bergerak naik di pasar internasional.
Bapanas menilai dinamika harga global perlu dicermati secara komprehensif, mengingat Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia. Fluktuasi harga CPO internasional tidak hanya memengaruhi kinerja ekspor, tetapi juga berdampak pada biaya produksi minyak goreng dalam negeri.
Selain faktor harga global, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi produksi nasional, distribusi, serta efektivitas kebijakan domestic market obligation (DMO). Dalam skema tersebut, sebagian produksi minyak goreng wajib dialokasikan untuk kebutuhan domestik guna menjamin ketersediaan dan kestabilan harga di tingkat konsumen.
Sebanyak 35 persen alokasi MinyaKita dalam kerangka DMO dikelola oleh Perum Bulog. Peran Bulog difokuskan pada distribusi ke pasar tradisional agar harga tetap berada dalam rentang HET yang telah ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan hasil pemantauan di sejumlah pasar yang menjadi titik distribusi Bulog, harga MinyaKita relatif stabil dan dijual sesuai ketentuan Rp15.700 per liter. Namun demikian, di luar jaringan distribusi tersebut masih ditemukan harga yang lebih tinggi, berkisar antara Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter. Meski jumlahnya tidak dominan, disparitas ini menjadi perhatian pemerintah.
Bapanas memastikan pengawasan terhadap realisasi DMO terus dilakukan untuk meminimalkan potensi ketimpangan distribusi. Pemerintah juga berupaya memperluas jangkauan penyaluran agar pasokan lebih merata, terutama di wilayah yang selama ini belum terlayani secara optimal.
Terkait wacana penyesuaian HET, Bapanas menyatakan pembahasan lanjutan akan melibatkan pelaku usaha minyak goreng. Dialog dengan produsen dinilai penting untuk menghitung secara cermat struktur biaya dan dampak kebijakan terhadap keberlanjutan industri.
Kendati demikian, hingga saat ini pemerintah belum memanggil produsen secara resmi. Fokus utama masih pada evaluasi kondisi pasar dan pengumpulan data faktual di lapangan.
“Pemerintah belum memanggil produsen karena masih mengevaluasi kondisi lapangan,” katannya.
Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil nantinya akan mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan usaha dan perlindungan konsumen. Keputusan akhir terkait HET MinyaKita akan diumumkan setelah seluruh aspek dinilai matang dan terukur.
