JCCNetwork.id-Proyek Giant Sea Wall (GSW) di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) memasuki tahap penyusunan master plan. Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) menyatakan perencanaan dilakukan atas arahan Prabowo Subianto guna mempercepat realisasi proyek strategis nasional tersebut.
Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf, mengatakan penyusunan rencana induk menjadi langkah awal untuk memperkuat perlindungan wilayah pesisir dari ancaman penurunan muka tanah dan banjir rob yang kian meluas.
Pernyataan itu disampaikan Didit saat ditemui di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Menurut Didit, pembangunan tanggul laut raksasa menjadi salah satu opsi utama dalam menekan dampak degradasi lingkungan pesisir.
Selain banjir rob, kawasan Pantura juga menghadapi persoalan abrasi serta tersendatnya aliran air akibat terbatasnya daerah resapan dan tampungan seperti embung maupun bendungan.
Data kajian BOPPJ mencatat sekitar 17 juta penduduk yang bermukim di sepanjang Pantura terdampak penurunan permukaan tanah dan banjir rob. Potensi kerugian ekonomi akibat kondisi tersebut diperkirakan mencapai USD 368,37 miliar.
Di wilayah pesisir Jakarta, proyek GSW dirancang terbagi menjadi dua segmen utama, yakni tanggul laut di sisi timur dan barat yang akan dihubungkan jembatan.
Pada bagian dalam tanggul juga direncanakan pembangunan waduk retensi yang berfungsi sebagai pengendali banjir sekaligus sumber pasokan air baku bagi ibu kota.
BOPPJ yang berada di bawah supervisi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahanmenggandeng akademisi, pakar lingkungan, serta konsultan internasional untuk mematangkan aspek teknis proyek.
Sejumlah negara seperti Belanda, Jepang, Korea Selatan, dan China disebut akan dilibatkan dalam transfer teknologi dan perumusan solusi penanganan abrasi serta penurunan muka tanah.
Secara keseluruhan, GSW Pantura direncanakan membentang sepanjang 535 kilometer meliputi lima provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta mencakup lima kota dan 25 kabupaten.
Nilai investasi keseluruhan diperkirakan mencapai USD 80 miliar, dengan tahap awal pembangunan di Teluk Jakarta membutuhkan anggaran sekitar USD 8 hingga 10 miliar.
