JCCNetwork.id-Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut mengaitkan keinginannya untuk menguasai Greenland dengan keputusan Komite Nobel Norwegia yang tidak menganugerahinya Hadiah Nobel Perdamaian.
Pernyataan tersebut tertuang dalam sebuah surat yang dikirimkan Trump kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre.
Informasi itu diungkapkan jurnalis PBS, Nick Schifrin, pada Senin (19/1).
Ia mengaku memperoleh salinan surat tersebut dari sejumlah pejabat Amerika Serikat.
Dokumen itu dilaporkan telah beredar di kalangan duta besar negara-negara Eropa di Washington melalui Dewan Keamanan Nasional AS.
Dalam surat tersebut, Trump menyatakan kekecewaannya atas keputusan Komite Nobel yang bermarkas di Norwegia. Ia menilai dirinya layak menerima Nobel Perdamaian atas klaim keberhasilannya menghentikan sejumlah konflik internasional.
“Yang terhormat Jonas: Mengingat negara Anda memutuskan untuk tidak memberi saya Hadiah Nobel Perdamaian atas keberhasilan menghentikan delapan perang dan bahkan lebih, saya tidak lagi merasa berkewajiban untuk hanya memikirkan perdamaian,” demikian Schifrin mengutip pernyataan Trump dalam surat tersebut.
“Meskipun hal itu (memikirkan perdamaian) akan selalu menjadi yang utama, tetapi kini (saya) dapat memikirkan apa yang baik dan pantas bagi Amerika Serikat,” bunyi surat itu lagi, melalui platform media sosial X.
Trump menambahkan bahwa meskipun perdamaian tetap menjadi prioritas, ia kini merasa berhak mempertimbangkan langkah-langkah yang menurutnya menguntungkan Amerika Serikat.
“Saya telah melakukan lebih banyak hal untuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dibandingkan siapa pun sejak organisasi itu didirikan, dan kini NATO seharusnya melakukan sesuatu untuk AS. Dunia tidak akan aman kecuali kita memiliki kendali penuh dan total atas Greenland,” tulis Trump.
Dalam surat yang sama, Trump kembali menegaskan pandangannya bahwa Denmark tidak memiliki kemampuan memadai untuk melindungi Greenland dari ancaman Rusia maupun China.
Ia juga mempertanyakan legitimasi kedaulatan Denmark atas wilayah tersebut.
Trump mengklaim telah berkontribusi besar terhadap Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan menyebut aliansi itu seharusnya memberikan timbal balik kepada AS.
Menurutnya, keamanan global tidak akan terjamin tanpa kendali penuh Amerika Serikat atas Greenland.
Sejak beberapa tahun terakhir, Trump secara terbuka menyatakan bahwa Greenland seharusnya menjadi bagian dari wilayah Amerika Serikat dengan alasan strategis dan keamanan nasional.
Pemerintah Denmark bersama otoritas Greenland telah berulang kali menegaskan penolakan terhadap wacana tersebut.
Mereka memperingatkan Washington agar menghormati kedaulatan wilayah dan tidak mengambil langkah sepihak.
Greenland merupakan wilayah koloni Denmark hingga 1953.
Pulau terbesar di dunia itu tetap berada dalam Kerajaan Denmark setelah memperoleh status otonomi luas pada 2009, termasuk kewenangan mengatur pemerintahan sendiri dan kebijakan domestik.
