JCCNetwork.id-Target penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada 2025 dipastikan tidak tercapai.
Hingga akhir tahun, Perum Bulog hanya mampu menyalurkan sekitar 802.939 ton beras SPHP atau setara 53,5 persen dari target 1,5 juta ton.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan realisasi penyaluran beras SPHP sepanjang 2025 berada di kisaran 803 ribu ton.
Angka tersebut jauh di bawah target awal yang ditetapkan pemerintah sebesar 1,3–1,5 juta ton.
Rendahnya realisasi penyaluran dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya, distribusi beras SPHP tidak berlangsung sepanjang tahun.
Program ini hanya berjalan pada Januari–Februari, sempat dihentikan pada Maret hingga Juni, dan kembali dilanjutkan pada Juli 2025.
Selain itu, penyaluran lebih difokuskan ke daerah sentra produksi untuk menekan harga gabah petani, sehingga distribusi ke wilayah konsumen menjadi terbatas.
Bulog juga mencatat adanya kendala geografis dalam penyaluran, khususnya ke wilayah terpencil seperti Papua dan Pegunungan Bintang yang sulit dijangkau.
Faktor lain adalah harga beras yang masih tinggi di sejumlah daerah serta distribusi yang belum merata, sehingga beras SPHP belum tersedia secara luas di seluruh wilayah.
Beras SPHP merupakan program pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.
Penyalurannya dilakukan melalui berbagai kanal resmi, antara lain pengecer pasar rakyat, koperasi desa/kelurahan, outlet pemerintah daerah dan Gerakan Pangan Murah (GPM), BUMN, koperasi TNI–Polri, Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog, serta ritel modern.
Meski realisasi 2025 rendah, Bulog menyatakan masih memiliki stok beras SPHP sekitar 1,5 juta ton yang disiapkan untuk periode Juli–Desember 2025.
Namun, waktu penyaluran yang terbatas membuat target tahunan sulit dikejar.
Untuk tahun 2026, Bulog berencana mengubah strategi dengan menyalurkan beras SPHP sepanjang tahun, mulai Januari hingga Desember.
Fokus distribusi juga akan diarahkan ke wilayah non-sentra produksi guna menjaga stabilitas harga beras sekaligus melindungi petani.
Pemerintah turut menyiapkan sejumlah langkah perbaikan, antara lain memperkuat koordinasi antara Bulog dan pemerintah daerah, memperketat pengawasan distribusi oleh Badan Pangan Nasional, serta menambah jumlah outlet penyaluran.
Pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan transparansi data stok juga akan dilakukan untuk mempercepat distribusi.
Realisasi penyaluran SPHP 2025 yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya disebut sebagai dampak perubahan skema distribusi.
Pada 2025, beras SPHP tidak lagi disalurkan langsung ke grosir seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Dengan stok yang masih tersedia, jaringan distribusi yang luas, serta dukungan pengawasan dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah, Bulog optimistis kinerja penyaluran beras SPHP pada 2026 dapat meningkat.
Namun, perbaikan sistem distribusi dan pemerataan pasokan tetap menjadi pekerjaan rumah utama agar program stabilisasi harga beras berjalan efektif.
