JCCNetwork.id- Wacana mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memantik perdebatan sengit dan membelah peta sikap partai-partai politik di parlemen. Gagasan yang digulirkan ulang dengan alasan efisiensi anggaran dan mahalnya biaya demokrasi elektoral ini menemui penolakan keras dari PDI Perjuangan, sementara empat partai lain mendukung, dan tiga partai lainnya memilih untuk bersikap hati-hati dengan masih mengkaji.
Wacana ini menguat kembali setelah disinggung Presiden Prabowo Subianto pada akhir 2024. Setahun kemudian, diskursus tersebut kian mengeras dan memunculkan sikap yang terpolarisasi.
PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang secara terbuka dan tegas menolak. Politikus PDI-P Guntur Romli menilai wacana ini sebagai kemunduran demokrasi yang mengarah ke praktik Orde Baru, sementara Ketua DPP Andreas Hugo Pareira menegaskan hak memilih rakyat tidak boleh ditarik kembali.
Di sisi pendukung, Partai Golkar, Gerindra, PKB, dan Nasdem bersepakat dengan alasan efisiensi dan penyempurnaan sistem. Golkar dan Gerindra menekankan pada penghematan anggaran dan beban biaya kampanye, sementara PKB dan Nasdem menyoroti potensi penekanan politik uang serta landasan konstitusional demokrasi perwakilan.
Sementara itu, tiga partai memilih posisi tengah dengan masih melakukan kajian mendalam. PKS, Partai Demokrat, dan PAN mengaku sedang menimbang berbagai masukan serta mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem pilkada tersebut sebelum mengambil sikap final.
Pembelahan sikap ini memperlihatkan jalan panjang dan berliku yang harus ditempuh wacana perubahan sistem pilkada sebelum dapat direalisasikan, dengan isu kedaulatan rakyat versus efisiensi anggaran menjadi titik sentral perdebatan.
